Pendapatan Driver Turun, DPR Dorong Kemenhub Ada Aturan Detail Tarif Ojol

Cucun menjelaskan, pemerintah bersama DPR dan perusahaan aplikator telah berkomitmen menerapkan skema pembagian pendapatan 92 persen untuk pengemudi, dan 8 persen untuk aplikator sejak 1 Juli 2026. Namun, menurutnya, implementasi di lapangan masih membutuhkan aturan teknis yang lebih jelas.

"Ini pasti nanti untuk Kementerian Perhubungan untuk membuat satu peraturan teknis yang lebih detail," kata Cucun dalam jumpa pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (2/7/2026).

Cucun menyebut, Komisi V DPR akan mengawal pembahasan aturan tersebut, agar tidak muncul penafsiran berbeda terkait kebijakan yang telah disepakati.

"Nanti komisi terkait, terutama Komisi V yang akan menindaklanjuti supaya tadi tidak ada pemahaman yang salah ya," ujarnya.

Cucun mengatakan, keluhan pengemudi bukan disebabkan komisi aplikator yang masih melebihi batas. Menurut dia, pembagian pendapatan 92 persen untuk pengemudi dan 8 persen untuk aplikator telah dijalankan sesuai komitmen.

"Ini kemarin kan kita itu men-declare apa yang menjadi komitmen pemerintah, Pak Presiden, termasuk para pengusaha dari aplikatornya, bahwa per 1 Juli sudah terlaksana 8 persen potongan untuk aplikator dan 92 persen yang didapatkan oleh para pengemudi," ungkapnya.

Meski demikian, Cucun menyebut, pendapatan pengemudi tetap berkurang, karena perusahaan aplikator menyesuaikan tarif perjalanan.

"Namun pada perkembangannya, pendapatan itu karena si pengusahanya menurunkan tarif, sehingga menjadi pendapatan kepada si pengemudi ini turun, tapi ada yang diuntungkan yaitu pelanggan atau para konsumen, masyarakat yang menggunakan jasa pengemudi dari online ini," ucapnya.

Cucun menegaskan kesepakatan mengenai pembagian pendapatan tetap berlaku dan telah dijalankan oleh seluruh pihak yang terlibat.

"Tetap bahwa 8:92 persen itu sesuai komitmen yang difasilitasi oleh DPR, pemerintah, dengan pengusaha sudah menjalankan komitmen itu," katanya.

Cucun berharap penyusunan aturan teknis oleh Kemenhub nantinya dapat memberikan kepastian bagi seluruh pihak, baik perusahaan aplikator, pengemudi, maupun masyarakat sebagai pengguna layanan.