Peneliti BRIN: Koalisi Pemerintah Cenderung Membesar pada Tahun Kedua

15 Jul 2026, 19:45 WIB

Shera Amalia Ghaitsa

News

Channel

Add Us on Google

Peneliti BRIN: Koalisi Pemerintah Cenderung Membesar pada Tahun Kedua

Wawan Ichwanuddin dalam seminar “Koalisi Gemuk dan Kegagalan Checks and Balances di Indonesia” di Gedung Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) (IDN Times/Shera Amalia)

Intinya Sih

Gini Kak

Wawan Ichwanuddin dari BRIN menilai koalisi pendukung presiden di DPR cenderung membesar pada tahun kedua pemerintahan, terlihat sejak era SBY hingga Prabowo.
Ia menyebut pola pembentukan koalisi ini berulang di setiap periode, dan kemungkinan ukuran koalisi bisa lebih besar jika Prabowo menjabat kembali untuk periode kedua.
Keputusan partai bergabung atau oposisi dipengaruhi perhitungan rasional antara keuntungan dan kerugian, dengan orientasi pada suara, jabatan, serta kebijakan yang ingin dicapai.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Ada bapak peneliti namanya Pak Wawan dari BRIN. Dia bilang kalau partai-partai di DPR suka makin banyak yang bantu presiden setelah satu tahun lewat. Dulu waktu Pak SBY dan Pak Jokowi juga begitu, sekarang waktu Pak Prabowo juga sama. Katanya partai mau gabung karena mikir untung rugi dulu sebelum pilih ikut siapa.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Peneliti Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Wawan Ichwanuddin, menyoroti tren koalisi pendukung presiden di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang terus membesar pada tahun kedua. Menurutnya, pola tersebut terlihat sejak era Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), kemudian Presiden ke-7 RI Joko Widodo, hingga Presiden Prabowo Subianto.

“Ada pola ya sebetulnya, bahwa koalisi pendukung pemerintah atau pendukung presiden di DPR, kalau kita menghitung secara kursi ya, persentase kursi, itu selalu mengalami kenaikan pada tahun kedua,” ucap Wawan, dalam seminar “Koalisi Gemuk dan Kegagalan Checks and Balances di Indonesia” di Gedung Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Jakarta, Rabu (15/7/2026).

1. Dukungan terhadap presiden bertambah pada tahun setelah pemilu

Narasumber acara seminar “Koalisi Gemuk dan Kegagalan Checks and Balances di Indonesia" yang diselenggarakan oleh Pusat Riset Politik BRIN (IDN Times/Shera Amalia)

Wawan mengatakan, komposisi koalisi pendukung pemerintah di DPR tidak berhenti pada hasil pemilu. Menurutnya, dalam beberapa periode terakhir, jumlah partai yang bergabung dengan pemerintah cenderung bertambah setelah presiden mulai menjalankan pemerintahannya.

“Jadi angkanya selalu seperti ini, baik pada masa Presiden SBY, ini konteks yang Pilpres langsung ya, kemudian pada masa Pak Jokowi, dan pada masa Pak Prabowo, meskipun baru dua tahun,”

2. Prabowo kemungkinan dapat dukungan lebih jika mencalonkan lagi

Rapat terbatas (ratas) Kabinet di kediaman Presiden Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. (dok. Sekretariat Presiden)

Menurut dia, pembentukan koalisi pemerintahan di Indonesia menunjukkan pola yang terus berulang. Ia memperkirakan, jika Presiden Prabowo Subianto kembali menjabat untuk periode kedua, ukuran koalisi pendukung pemerintah berpotensi lebih besar dibandingkan pada periode pertamanya.

“Singkat ceritanya ini adalah, ada pola yang berulang, dan mungkin juga nanti kalau Pak Prabowo mencalonkan lagi pada periode kedua, bisa jadi mungkin angkanya juga akan lebih dari yang ada pencalonan pada periode pertama,” lanjut dia.

3. Keputusan partai dipengaruhi perhitungan untung dan rugi

Ilustrasi berbagai partai (pks.id)

Ia menjelaskan, keputusan partai politik untuk bergabung dalam koalisi maupun menjadi oposisi tidak diambil secara sembarangan.

Wawan pun menjelaskan, berdasarkan teori, terdapat tiga orientasi utama yang memengaruhi keputusan partai politik, yakni memaksimalkan perolehan suara (vote seeking), memperoleh jabatan (office seeking), dan mendorong kebijakan tertentu (policy seeking).

Sehingga menurutnya, setiap partai akan mempertimbangkan keuntungan dan kerugian sebelum menentukan sikap politiknya.

“Nah, ini sebetulnya tiga-tiganya berangkat dari tradisi rational choice, jadi pendekatan rasional bahwa partai itu menghitung cost and benefit, untung dan ruginya ketika mengambil kecenderungan,” pungkasnya.