Pengakuan Butet Diintimidasi Dinilai untuk Bangun Kesan Orba Bangkit

Igor mengatakan, narasi Butet seolah membuat kesan Orde Baru (Orba) lahir kembali. Igor tak masalah bila Butet mendukung salah satu pasangan capres-cawapres 2024.

Namun, Igor meminta Butet untuk tidak menyerang pihak tertentu.

"Mas Butet mengesankan kepada publik Orde Baru lahir kembali, dan kepolisian melakukan intimidasi, gak bisa gitu dong. Kalau dia punya sikap politik berbeda, ya tegas saja. Jangan membangun opini kepolisian ada di kelompok tertentu," ucap dia.

Igor menyebut, tak ada pihak yang melarang Butet melakukan aktivitas seni dan politiknya.

"Tapi dia harus sportif. Jangan menyudutkan atau membuat mayarakat tidak percaya dengan aparat penegak hukum," kata dia.

Sebelumnya, Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro mengatakan, pihaknya tidak memberikan intimidasi dalam acara tersebut. Dia menyebut, PT Kayan Production yang juga menjadi penyelenggara pentas "Musuh Bebuyutan" menyampaikan tidak ada intimidasi.

"Kegiatan-kegiatan masyarakat di wilayah Jakarta Pusat, baik itu berupa seni budaya dan sebagainya, tentunya kami harus menjamin kegiatan tersebut berlangsung dengan aman,” kata Susatyo.

Susatyo mengatakan, aparat yang hadir di lokasi hanya menanyakan terkait izin penyelenggaraan kegiatan kepada panitia.

"Personel yang dikerahkan untuk pengamanan hanya berkoordinasi dengan penyelenggara acara terkait izin, dengan satpam terkait pengamanan, dan pengaturan lalu lintas jika diperlukan," imbuhnya.

Seniman Butet Kartaredjasa buka suara ihwal kronologi intimidasi yang disebut dialaminya saat pagelaran pentas seni di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Jumat (1/12/2023) lalu. Meski polisi membantah tidak pernah mengintimidasi, namun Butet mengatakan sebaliknya.

Butet mengatakan kalau sejak 1998, tepatnya usai Soeharto dan rezim Orde Baru (Orba) lengser, setiap kali membuat seni pertunjukan tidak perlu lagi meminta izin yang rumit. Semua berjalan normal.

"Izin sejak dulu pakai SKB 3 Menteri dasarnya. Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, serta Kepolisian," ujarnya saat ditemui di Universitas 17 Agustus (Untag) Surabaya, Rabu (6/12/2023).

Butet merinci aturan yang ada, menurut dia, izin dari kepolisian hanya diperlukan untuk kesenian yang mengganggu ketertiban umum. Jika digelar di wilayah permukiman atau tempat seni seperti taman budaya dan padepokan seni, cukup memberikan pemberitahuan.

"Tapi dalam pertunjukan kami yang ke-41, seminggu sebelumnya saya harus menandatangani surat yang salah satu itemnya berbunyi, 'saya harus mematuhi tidak bicara politik'," kata Butet.

"Acara saya tidak boleh kampanye, tidak boleh ada tanda gambar, tidak boleh urusan pemilu. Memang tidak, ini cerita biasa. Tapi saya tidak boleh bicara politik, baru kali ini sejak 98 polisi menambahkan redaksional itu. Dan saya menandatangani," imbuh dia.