Pengamat: Banjir Konten Gibran di Medsos Tak Pengaruhi Proses Politik

11 Nov 2026, 18:25 WIB4 min read

Direktur eksekutif Indikator Politik Indonesia (IPI), Burhanuddin Muhtadi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat. (IDN Times/Santi Dewi)

Intinya Sih

Timeline

5W1H

Gini Kak

Sisi Positif

Pengamat Burhanuddin Muhtadi menilai 26 unggahan Instagram Gibran tidak akan memengaruhi proses politik di DPR dan Istana, karena fokusnya berada pada putusan MK dan MA.
Menurut Burhanuddin, putusan MA yang membatalkan surat keterangan serta pencabutan dokumen oleh Kemendikdasmen menjadi substansi hukum penting terkait syarat Gibran sebagai wakil presiden.
Gibran mengklaim Prabowo menyarankan langkah PTUN dan PK MA, tetapi klaim itu dibantah Syahganda Nainggolan yang menyebut pandangan Yusril mewakili sikap hukum Presiden.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

2019

Kemendikdasmen menerbitkan surat keterangan yang kemudian disebut telah dicabut.

Selasa pagi, 10 November 2026

Gibran bertemu Presiden Prabowo Subianto dan mengklaim mendapat saran untuk menempuh jalur PTUN serta mengajukan PK ke MA.

Selasa, 10 November 2026 pukul 19.00 WIB hingga Rabu, 11 November 2026 dini hari

Akun Instagram Gibran mengunggah 26 konten mengenai agenda kerja dan audiensi di Istana Wakil Presiden.

Selasa, 10 November 2026

Syahganda Nainggolan membantah klaim bahwa Prabowo menyarankan Gibran melawan melalui PTUN.

Rabu, 11 November 2026

Burhanuddin Muhtadi menilai banjir konten Gibran tidak akan memengaruhi proses politik di DPR dan Istana, karena putusan hukum sudah menjadi fokus.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

What?
Prof. Burhanuddin Muhtadi menilai 26 unggahan Instagram Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak akan memengaruhi proses politik di DPR dan Istana yang berfokus pada putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.
Who?
Gibran Rakabuming Raka, Prof. Burhanuddin Muhtadi, Presiden Prabowo Subianto, Menko Yusril Ihza Mahendra, Syahganda Nainggolan, Kemendikdasmen, DPR, MA, MK, dan PTUN terlibat dalam perkembangan polemik ini.
Where?
Unggahan muncul di akun Instagram @Gibran_Rakabuming. Pernyataan Burhanuddin disampaikan di Kompleks Parlemen Senayan, sedangkan Gibran dan Syahganda berbicara di lingkungan Istana Wakil Presiden serta Istana Kepresidenan, Jakarta.
When?
Konten diunggah dari Selasa, 10 November 2026 pukul 19.00 WIB hingga Rabu dini hari, 11 November 2026. Burhanuddin menyampaikan penilaiannya pada Rabu, 11 November 2026.
Why?
Menurut Burhanuddin, fokus elite politik berada pada putusan hukum MA dan MK. Ia menyebut MA menyatakan surat keterangan batal demi hukum, sementara Kemendikdasmen disebut telah mencabut surat keterangan yang diterbitkan pada 2019.
How?
Gibran mengunggah 26 konten agenda kerja secara berurutan. Ia mengklaim Prabowo menyarankan langkah PTUN dan PK ke MA, tetapi Syahganda membantah Prabowo menganjurkan perlawanan hukum tersebut.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Gibran mengunggah banyak video tentang kegiatannya dalam satu malam. Pak Burhanuddin bilang video itu tidak akan mengubah masalah politik dan hukum di DPR. Mahkamah Agung sudah membatalkan surat pentingnya. Gibran bilang Pak Prabowo menyuruhnya berjuang di pengadilan, tapi orang dari pemerintah bilang itu tidak benar. Sekarang masalah Gibran masih sulit.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Di tengah derasnya komunikasi digital, proses politik dan hukum tetap digambarkan berjalan berdasarkan substansi putusan serta perhatian lembaga terkait, bukan semata pada intensitas unggahan media sosial. Situasi ini juga menunjukkan adanya ruang bagi penyampaian aktivitas pemerintahan, sembari menjaga pemisahan antara komunikasi publik dan mekanisme pengambilan keputusan formal.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia (IPI), Prof. Burhanuddin Muhtadi, menilai konten-konten Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang diunggah secara bertubi-tubi dalam waktu 24 jam terakhir, tak akan berpengaruh terhadap proses politik di DPR. Sebab, yang jadi fokus elite di parlemen dan Istana soal putusan hukum di Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).

"Jadi, sehebat apapun komunikasi politik atau konten yang dibangun yang dikerjakan dalam beberapa hari terakhir, tak akan berpengaruh terhadap apa yang terjadi di DPR dan Istana. Lagi pula substansi nya soal putusan hukum sudah jatuh, yaitu MA menyatakan suket (surat keterangan) batal demi hukum," ungkap Burhanuddin kepada IDN Times di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Selain itu, Burhanuddin mendengar Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) sudah mencabut surat keterangan yang pernah diterbitkan pada 2019. Menurutnya, putusan MA bukan persoalan hukum yang main-main, sebab hal itu menandakan Gibran terbukti tak memenuhi syarat sebagai wakil presiden.

Lewat akun Instagram @Gibran_Rakabuming, tiba-tiba muncul 26 unggahan di berandanya. Konten diunggah secara reguler mulai Selasa, 10 November 2026 pukul 19.00 WIB hingga Rabu, 11 November 2026 dini hari. Di akun tersebut, Gibran mengunggah konten mengenai agenda kerja putra sulung Presiden ke-7 Joko "Jokowi" Widodo itu ke berbagai daerah hingga menerima audiensi dengan berbagai pihak di Istana Wakil Presiden, Jakarta.

"Dampak dari konten-konten itu masih minimal bagi publik, karena tidak bisa komunikasi mengubah persepsi dalam waktu satu malam," tutur Guru Besar Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah itu.

1. Unggahan video ditujukan Gibran kepada elite politik bukan publik

Konten yang menunjukkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau Pasar Tumpah Mamasa, Sulawesi Barat. (www.instagram.com/@gibran_rakabuming)

Burhanuddin mengatakan pemirsa yang disasar Gibran lewat konten-kontennya tersebut bukan publik, melainkan elite-elite politik. Ia meyakini Gibran menyadari konten-konten yang diunggah secara simultan, tak akan mengubah persepsi publik dalam waktu singkat.

Ia menduga pesan yang coba ingin dikirim Gibran lewat konten-konten tersebut, yaitu kegiatannya yang selama ini relatif tidak terdengar lantaran dibatasi untuk tampil di ruang publik, tetapi sikap itu berubah ketika posisinya sebagai wapres berada di ujung tanduk.

"Belakangan menjelang nasib politik sebagai wapres ada di tubir jurang, Beliau justru jor-joran. Jadi ingin mengatakan 'merdeka'. Meskipun sulit mengubah proses politik yang sedang bergulir," ungkap Burhanuddin.

Dia mengutip pernyataan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, yang menyebut usai putusan MA dan MK, sudah tidak ada lagi jalur hukum yang tersedia. Sehingga, kata dia, tidak akan ada konten apapun yang bisa mengubah persepsi publik usai substansi terkait hukum sudah jelas.

"Jadi, saya rasa ini saat-saat yang sulit bagi Mas Gibran," tutur Burhanuddin.

2. Sikap Prabowo bisa dilihat dari pernyataan Menko Yusril

Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka saat ditemui di Istana Wapres, Selasa (10/11/2026). (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Ketika ditanyakan apakah upaya perlawanan yang akan dilakukan Gibran akan berakhir sia-sia, Burhanuddin menilai, sikap Prabowo terlihat jelas dari respons Menko Yusril. Ia mengatakan sudah tidak ada lagi jalur hukum yang tersedia, meski Gibran akan tetap melawan lewat mekanisme PTUN.

"Artinya, Mas Gibran saya kira bisa memahami bahwa Pak Prabowo 'sudah tidak lagi memberi ruang untuk melakukan perlawanan hukum'. Tinggal apakah pesan diterima atau Mas Gibran masih lanjut melakukan perlawanan secara politik. Itu artinya, opsi yang tersedia kedua adalah pemakzulan," kata Burhanuddin.

Dalam pandangan Burhanuddin, seandainya Gibran benar dimakzulkan, maka itu merupakan peristiwa yang tragis. Apalagi, relasi Prabowo-Gibran yang terjalin baik sejak kampanye dan pelantikan presiden dan wapres, harus berakhir buruk.

3. Gibran klaim dapat saran dari Prabowo agar lakukan perlawanan di PTUN

Wakil Presiden (Wapres) RI, Gibran Rakabuming Raka menerima pengurus Perwakilan Umat Buddha Indonesia (WALUBI) di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (20/10/2026). (Dok. Setwapres)

Sebelumnya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengklaim Presiden Prabowo Subianto memberikan sejumlah saran tentang polemik yang tengah menerpanya. Salah satu saran tersebut adalah meminta Gibran tetap menempuh jalur hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), dengan menghadirkan seluruh dokumen pendidikan dari tingkat sekolah dasar (SD) hingga sarjana (S1). Saran itu disampaikan dalam pertemuan pada Selasa pagi, 10 November 2026.

"Tadi pagi saya ketemu dengan Bapak Presiden, Pak Presiden ini sudah seperti ayah saya sendiri. Beliau memberi banyak saran dan masukan terkait dinamika yang terjadi saat ini," ujar Gibran kepada jurnalis di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa, 10 November 2026.

"Salah satu saran beliau adalah agar saya tetap fight di PTUN. Dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S1," lanjutnya.

Selain itu, Gibran menyebut, Prabowo juga menyarankan dirinya berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA).

Namun, pernyataan Gibran soal klaim saran dari Prabowo itu dibantah Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI, Syahganda Nainggolan. Dia mengatakan Prabowo tak pernah menyarankan Gibran berjuang di PTUN untuk membuktikan keabsahan ijazah. Apalagi, pandangan Yusril tersebut menjadi representasi pandangan hukum Presiden Prabowo dalam menyikapi polemik ijazah Gibran.

"Sehingga tidak mungkin Presiden menganjurkan Gibran untuk lagi melakukan perlawanan hukum. Karena Yusril kan Menko hukumnya Presiden, artinya pandangan hukum Bapak Presiden, menurut saya, diwakili oleh Profesor Yusril Ihza Mahendra, dalam kasus Gibran," ujar Syahganda di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat pada Selasa, 10 November 2026.