Ada Pengawasan Berlapis, Ini Lembaga yang Mengawal Program JKN

Dari sisi internal, BPJS Kesehatan memiliki Satuan Pengawas Internal (SPI) dan Dewan Pengawas yang menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan badan.

"Di sisi internal, BPJS Kesehatan diawasi oleh Satuan Pengawas Internal (SPI) dan Dewan Pengawas. Kemudian untuk eksternal, ada beberapa lembaga yang mengawasi BPJS Kesehatan sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing," kata Rizzky.

Pengawasan tersebut menjadi bagian dari mekanisme tata kelola untuk memastikan pengelolaan program dan dana amanat berjalan sesuai ketentuan.

Selain mekanisme pengawasan, hasil pengelolaan BPJS Kesehatan juga dapat dilihat masyarakat melalui laporan keuangan dan laporan pengelolaan program yang dipublikasikan melalui berbagai kanal, termasuk media massa, media sosial, dan situs resmi BPJS Kesehatan.

Di luar internal BPJS Kesehatan, terdapat sejumlah lembaga yang menjalankan fungsi pengawasan sesuai kewenangannya. Lembaga tersebut antara lain Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar mengatakan pemahaman masyarakat mengenai penyelenggaraan JKN, termasuk mekanisme audit dan pengawasan, masih perlu diperkuat.

“Memang tahun ke-13 ini masih banyak yang belum mengetahui secara utuh tentang proses dari hulu ke hilir penyelenggaraan Program JKN, termasuk proses audit, proses pengawasan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga yang ditunjuk berdasarkan undang-undang,” kata Timboel.

Menurutnya, penyelenggaraan JKN juga melibatkan berbagai kementerian dan lembaga dengan kewenangan serta tanggung jawab masing-masing.

“Itu dia mengapa lahir Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program JKN yang menginstruksikan 30 kementerian/lembaga untuk mengambil langkah sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dalam mengoptimalkan Program JKN. Jadi yang perlu dipahami adalah bukan hanya menjadi tanggung jawab BPJS Kesehatan saja, tapi yang diinstruksikan dalam Inpres tersebut juga harus melakukan edukasi kepada masyarakat di sektor masing-masing,” ujarnya.

Pengawasan terhadap JKN tidak hanya dilakukan oleh lembaga pemerintah dan badan yang memiliki kewenangan. Masyarakat juga dapat mengambil bagian dengan memanfaatkan informasi yang tersedia dan menyampaikan laporan ketika menemukan persoalan dalam penyelenggaraan program.

Timboel mengatakan pengawasan publik tidak selalu berbentuk pemeriksaan keuangan. Masyarakat dapat memahami laporan yang dipublikasikan, memberikan masukan, serta melaporkan persoalan pelayanan kepada pihak yang memiliki kewenangan.

Keterbukaan informasi menjadi salah satu bagian penting dalam mekanisme tersebut. Dengan akses terhadap informasi mengenai pengelolaan program, masyarakat dapat memahami bagaimana JKN dijalankan sekaligus mengetahui pihak yang bertanggung jawab dalam setiap aspek penyelenggaraannya.

"Keterbukaan informasi dan pengawasan publik pada akhirnya tidak hanya ditujukan untuk menemukan persoalan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya mendorong perbaikan berkelanjutan dalam ekosistem JKN. Dengan pemahaman yang lebih utuh, masyarakat diharapkan dapat mengetahui mekanisme pengawasan sekaligus memahami peran masing-masing pihak dalam penyelenggaraan Program JKN," tutup Timboel. (WEB)