BPJS Kesehatan Dorong Layanan Jantung Berbasis Outcome
- BPJS Kesehatan mendorong transformasi layanan jantung JKN berbasis Value-Based Health Care, dengan fokus pada hasil kesehatan peserta dan total biaya sepanjang siklus pelayanan.
- Pada 2025, biaya layanan JKN mencapai Rp191,3 triliun; penyakit jantung mencatat lebih dari 29,7 juta kasus dengan pembiayaan sekitar Rp17,35 triliun.
- FKTP diperkuat untuk pencegahan dan pengendalian risiko, sementara rumah sakit didorong mengukur mutu berdasarkan outcome; RS Dustira melayani 975 pasien cathlab JKN pada Januari–Agustus 2026.
Jakarta, IDN Times - BPJS Kesehatan mendorong transformasi layanan jantung dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui pendekatan Value-Based Health Care. Pendekatan ini menempatkan hasil kesehatan (health outcomes) dan total biaya sepanjang siklus pelayanan sebagai dasar dalam menciptakan nilai bagi peserta.
Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito mengatakan transformasi diperlukan untuk menjawab tantangan peningkatan biaya pelayanan kesehatan sekaligus memastikan pembiayaan JKN memberikan manfaat kesehatan yang optimal bagi peserta.
1. Biaya pelayanan JKN capai Rp191,3 triliun
Warga memanfaatkan layanan BPJS Keliling untuk pendaftaran aplikasi mobile Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan di kawasan Pasar Tradisional Johar Semarang, Jumat (14/7/2023). (IDN Times/Dhana Kencana) Prihati mengatakan keberlanjutan Program JKN tidak hanya ditentukan oleh kemampuan membiayai pelayanan kesehatan, tetapi juga memastikan pelayanan menghasilkan outcome kesehatan yang lebih baik.
"Tantangan peningkatan biaya pelayanan kesehatan terlihat dari tingginya pembiayaan di rumah sakit. Dari data BPJS Kesehatan, total biaya pelayanan kesehatan Program JKN pada 2025 mencapai Rp191,3 triliun, dengan sekitar 87,1 persen realisasi pembiayaan berasal dari pelayanan di rumah sakit," terang Prihiati, Rabu (16/9).
Penyakit jantung menjadi salah satu perhatian seiring tingginya utilisasi layanan dan biaya yang dibutuhkan. Pada 2025, penyakit jantung yang dijamin Program JKN tercatat lebih dari 29,7 juta kasus dengan pembiayaan sekitar Rp17,35 triliun.
"Tingginya kebutuhan pelayanan jantung dalam ekosistem JKN perlu diantisipasi sejak dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dengan mengendalikan faktor risiko. Banyak kasus penyakit jantung yang merupakan dampak faktor risiko yang tidak terkendali di hulu, untuk itu perlu penguatan pelayanan di tingkat FKTP,” jelasnya.
2. FKTP diperkuat untuk kendalikan faktor risiko
BPJS Kesehatan hadirkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis dibeberapa titik padat pemudik (dok. BPJS Kesehatan) Dalam pendekatan Value-Based Health Care, FKTP diperkuat sebagai fondasi pengendalian kasus jantung melalui upaya promotif dan preventif. Penguatan tersebut mencakup pengendalian tekanan darah dan gula darah, pemantauan HbA1C secara rutin, kepatuhan pengobatan, serta pemantauan peserta yang memiliki risiko tinggi.
Sementara di rumah sakit, BPJS Kesehatan mendorong pelayanan yang berorientasi pada mutu dan outcome. Sejumlah pendekatan yang dikembangkan antara lain pengambilan keputusan terpadu melalui Heart Team, tata laksana klinis sesuai pedoman, pemeriksaan Fractional Flow Reserve (FFR), dan staged revascularization.
BPJS Kesehatan juga mendorong perubahan indikator monitoring mutu penjaminan pelayanan intervensi jantung dari indikator proses menuju indikator outcome. Indikator yang dipantau mencakup waktu tanggap kritis, keselamatan pascatindakan, akurasi intervensi, kualitas pemulihan, kepatuhan protokol, serta efisiensi sistem rujukan.
“Kita ingin mengubah paradigma dari paying for services menjadi purchasing better outcomes, dari treating events menjadi preventing events, serta dari mengukur utilisasi menjadi mengukur outcome,” kata Prihati.
3. RS Dustira layani 975 pasien cathlab
ilustrasi pegawai BPJS Kesehatan (antaranews.com/M RISYAL HIDAYAT) Penerapan layanan yang berorientasi pada mutu dan outcome juga menjadi perhatian fasilitas kesehatan. Mewakili Panglima Komando Daerah Militer III Siliwangi, Pamen Ahli Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Lingkungan Hidup, Tri Adrijanto Santoso, mengatakan kualitas pelayanan kesehatan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan teknologi. Kemudahan akses, kecepatan layanan, dan kualitas pelayanan juga menjadi bagian penting dalam memberikan layanan kesehatan.
"Kodam III Siliwangi mendukung program pemerintah dalam upaya promotif dan preventif, termasuk melalui edukasi kepada masyarakat. Dengan kolaborasi lintas sektor diharapkan dapat menjadi kontribusi positif dalam peningkatan kualitas kesehatan,” ujar Tri.
Kepala Rumah Sakit Tingkat II Dustira Muchlas Fahmi mengatakan pihaknya berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan bagi pasien, termasuk peserta JKN dengan penyakit jantung yang membutuhkan layanan komprehensif dan dukungan berbagai fasilitas pelayanan.
"Pemanfaatan layanan jantung oleh peserta JKN di RS Dustira bisa dikatakan tinggi. Sepanjang Januari hingga Agustus 2026, RS Dustira telah melayani 975 pasien cathlab yang semuanya merupakan peserta JKN,” ungkap Muchlas.
Menurut Muchlas, pelayanan kesehatan merupakan proses yang berkelanjutan sehingga peningkatan kualitas perlu dilakukan secara konsisten. Pelayanan tidak hanya ditujukan agar cepat dan tepat, tetapi juga aman, bermutu, dan berorientasi pada pasien.
Koordinator BPJS Watch Timbul Siregar mengatakan penyakit jantung merupakan salah satu penyakit dengan biaya tinggi yang dijamin Program JKN. Menurutnya, upaya promotif dan preventif, termasuk penerapan pola hidup sehat, diperlukan untuk menekan angka penyakit tersebut.
"Penyakit jantung perlu menjadi perhatian pemerintah karena salah satu faktor yang berkontribusi terhadap penyakit tersebut berkaitan dengan gaya hidup. Untuk menekan tingginya angka penyakit tersebut, diperlukan upaya promotif dan preventif, termasuk menerapkan pola hidup sehat,” ucap Timbul.
Timbul juga menilai Program JKN perlu terus didorong untuk meningkatkan efisiensi dengan menerapkan pendekatan Value-Based Health Care yang berbasis outcome. (WEB)
