Legislator: Kegiatan di Balik Penguasaan Kawasan Hutan Tesso Nilo Harus Ditelusuri

Menurut Azis, penertiban terhadap perkebunan ilegal perlu dilaksanakan secara menyeluruh hingga menjangkau pihak yang mengendalikan kegiatan ekonomi di balik penguasaan kawasan.

Ia menilai, penanganan yang hanya berfokus pada penggarap di lapangan berisiko mengabaikan jaringan ekonomi yang menjadi pendorong utama pembukaan kawasan.

“Keberhasilan menghapus perkebunan ilegal dapat kehilangan makna apabila insentif ekonomi untuk membuka kawasan kembali tetap tersedia,” tutur dia.

Azis menjelaskan, persoalan tersebut berkaitan dengan moral hazard, yakni kondisi ketika keuntungan dapat diperoleh pihak tertentu, sementara risiko maupun konsekuensi dari tindakannya dialihkan kepada pihak lain.

Dalam konteks Tesso Nilo, keadaan itu dapat muncul ketika pembukaan kawasan menghasilkan pendapatan selama bertahun-tahun, sedangkan kerusakan lingkungan dan biaya pemulihannya menjadi beban masyarakat maupun negara.

“Moral hazard dapat tumbuh apabila pembukaan kawasan diperkirakan menghasilkan pendapatan selama bertahun-tahun sebelum ditertibkan, atau apabila hasil kebun tetap menemukan pembeli meskipun asalnya bermasalah,” tutur Azis.

Karena itu, ia menekankan pentingnya pemeriksaan terhadap seluruh mata rantai kegiatan ekonomi, mulai dari pembukaan lahan hingga perdagangan hasil perkebunan.

Pihak yang memperoleh keuntungan dari kerusakan kawasan harus dimintai pertanggungjawaban berdasarkan bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.

“Biaya pemulihan perlu dihubungkan dengan tindakan dan keuntungan melalui mekanisme hukum yang relevan,” ungkapnya.

Azis juga mengingatkan bahwa ketegasan penegakan hukum tidak boleh mengabaikan perbedaan antara masyarakat kecil dan pihak yang mengendalikan perkebunan berskala besar. Menurutnya, pemeriksaan terhadap riwayat penguasaan lahan, transaksi tanah, serta dokumen pertanahan diperlukan agar penyelesaian tidak menimbulkan ketidakadilan baru.

Di sisi lain, ia mendukung langkah pemerintah memulihkan Tesso Nilo melalui program reforestasi yang ditargetkan mencapai 66.704 hektare hingga 2028. Namun, keberhasilan pemulihan tidak cukup diukur dari luas kawasan yang telah ditertibkan atau jumlah bibit pohon yang ditanam.

Azis menilai keberhasilan sesungguhnya harus terlihat melalui pulihnya ekosistem, terjaganya habitat satwa, serta berkurangnya risiko perambahan berulang.

“Pengawasan parlemen dan publik perlu mengikuti kondisi lapangan setelah kegiatan seremonial berakhir,” ucap dia.

Menurut Azis, persoalan Tesso Nilo menjadi pelajaran penting mengenai perlunya tata kelola sumber daya alam yang mampu menghubungkan keuntungan ekonomi dengan tanggung jawab hukum dan lingkungan.

“Tesso Nilo mengajarkan bahwa moral hazard menguat ketika manusia percaya keuntungan dapat menjadi miliknya sementara akibatnya akan selalu dipikul orang lain,” tegas Azis.

Ia menegaskan bahwa pemulihan hutan harus dilakukan dengan tetap menjaga martabat masyarakat yang terdampak kebijakan penertiban.

“Hutan yang pulih dan manusia yang tetap bermartabat akan menjadi bukti bahwa negara telah belajar dari perjalanan panjang ini,” imbuhnya.