Penguatan Ekosistem Jaminan Sosial Sasar Dunia Pendidikan Tinggi

14 Agu 2025, 17:24 WIB

Di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Dewan Jaminan Sosial Nasional, BPJS Kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan menggelar kegiatan Grand Launching Penguatan Ekosistem Jaminan Sosial Melalui Pendidikan di Universitas Airlangga, Surabaya. (Dok. BPJS Kesehatan)

Intinya sih...

Cak Imin menyoroti peran strategis BPJS Kesehatan sebagai asuransi kesehatan terbesar di dunia dengan cakupan lebih dari 98 persen penduduk Indonesia.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti, menekankan pentingnya sinergi dengan dunia pendidikan melalui integrasi materi jaminan sosial di lingkungan civitas academica.
Literasi jaminan sosial menjadi 'game changer' bagi pemberdayaan manusia Indonesia yang unggul, sehat, produktif, dan berdaya saing tinggi.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Surabaya, IDN Times – Di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Dewan Jaminan Sosial Nasional, BPJS Kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan menggelar kegiatan Grand Launching Penguatan Ekosistem Jaminan Sosial Melalui Pendidikan di Universitas Airlangga, Surabaya.

Kegiatan ini juga melibatkan 16 perguruan tinggi yang bertujuan untuk memperkuat sekaligus mendorong integrasi materi jaminan sosial ke dalam kurikulum pendidikan tinggi di Indonesia, Kamis (14/8).

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar atau biasa dikenal Cak Imin menegaskan bahwa pendidikan memiliki peran fundamental dalam membentuk kesadaran masyarakat terhadap pentingnya jaminan sosial.

Melalui penguatan jaminan sosial di dunia pendidikan, terutama di perguruan tinggi, menurutnya bukan hanya mencetak lulusan yang memiliki kompetensi akademik, melainkan juga menjadi pusat pembentukan karakter, nilai solidaritas, dan kesadaran sosial.

"Jaminan sosial adalah wujud kehadiran negara dalam melindungi rakyat dari risiko sosial dan ekonomi. Ekosistem jaminan sosial harus diperkuat dengan prinsip no one left behind untuk memastikan kesejahteraan seluruh warga," tutur Cak Imin.

1. Peran strategis BPJS Kesehatan

ilustrasi layanan BPJS Kesehatan (dok. bpjskesehatan.go.id)

Cak Imin juga menyoroti peran strategis BPJS Kesehatan yang kini menjadi asuransi kesehatan terbesar di dunia dengan cakupan lebih dari 98 persen penduduk Indonesia. Bahkan menjadi contoh bagi berbagai negara dalam penerapan skema asuransi kesehatan yang berprinsip gotong royong.

"Meski demikian, saya mengakui masih banyak tantangan yang harus diatasi, termasuk perbaikan dan penguatan pengelolaan sistem JKN agar semakin optimal. Di UNAIR sendiri, saya berterima kasih kepada Rektor dan jajarannya yang telah memastikan bahwa seluruh mahasiswa telah terdaftar sebagai peserta JKN aktif,” katanya.

Ia menambahkan, universitas memiliki peran strategis melahirkan ahli, peneliti, dan inovator di bidang jaminan sosial. Dengan pemahaman sejak dini, mahasiswa dapat berpartisipasi aktif memperluas cakupan, meningkatkan kepatuhan, dan menjaga keberlanjutan ekosistem seperti Program JKN.

"Saya mengajak seluruh perguruan tinggi dapat berkolaborasi dengan berbagai pihak, guna membangun kesadaran publik. Kepada seluruh mahasiswa, saya berpesan agar menjadi agen perubahan yang menyuarakan pentingnya jaminan sosial, menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, dan berinovasi menghadirkan solusi nyata untuk kemajuan bangsa," tutupnya.

2. Pentingnya sinergi dengan dunia pendidikan

Suasana pelayanan di kantor BPJS Kesehatan Tulungagung. IDN Times/ Bramanta Pamungkas

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti, menekankan pentingnya sinergi dengan dunia pendidikan melalui integrasi materi jaminan sosial di lingkungan civitas academica. Langkah ini membekali mahasiswa dengan pengetahuan sekaligus membentuk pola pikir bahwa jaminan sosial seperti Program JKN wajib dipertahankan eksistensinya.

"Dengan pemahaman ini, mereka diharapkan menjadi agen perubahan di keluarga, kampus, dan masyarakat. Per 1 Agustus 2025, peserta JKN mencapai 281,13 juta orang," ucap Ghufron.

Ghufron mengungkapkan, BPJS Kesehatan juga memiliki big data yang dapat dimanfaatkan akademisi, peneliti, dan masyarakat untuk penelitian serta kebijakan berbasis bukti. Dengan demikian dapat menjadi ruang berbagi masukan, pengalaman, dan strategi implementasi terkait pelaksanaan Program JKN, sekaligus memperkuat kolaborasi dengan dunia akademik.

"Pengenalan kurikulum jaminan sosial Program JKN akan menjadi katalisator lahirnya penelitian akademik berorientasi solusi nyata, seperti peningkatan mutu layanan, efisiensi pembiayaan, dan perluasan cakupan di ekosistem JKN. Pemahaman ini diyakini dapat mendorong kemajuan Program JKN dan kesadaran masyarakat menjaga kesehatan diri, keluarga, dan lingkungannya," terang Ghufron.

3. Komitmen BPJS Kesehatan

BPJS Kesehatan (IDN Times/Debbie Sutrisno)

Literasi jaminan sosial pun diharapkan menjadi 'game changer' bagi pemberdayaan manusia Indonesia yang unggul, sehat, produktif, dan berdaya saing tinggi. BPJS Kesehatan berkomitmen membangun kolaborasi lintas sektor, dengan perguruan tinggi sebagai pelopor, demi terwujudnya sistem jaminan kesehatan inklusif, merata, dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045.

Sejalan dengan Cak Imin dan Ghufron, Rektor Universitas Airlangga, Muhammad Madyan menegaskan pentingnya membekali mahasiswa dengan pemahaman menyeluruh terkait konsep, kebijakan, hingga implementasi jaminan sosial. Hal ini menurutnya krusial untuk mencetak lulusan yang tidak hanya menguasai teori, tetapi juga memiliki kepekaan sosial dan keterampilan praktis untuk berkontribusi nyata di tengah masyarakat.

“Di UNAIR sendiri, kami memiliki sejumlah muatan pembelajaran yang mengintegrasikan konteks jaminan sosial, seperti mata kuliah Komunikasi Kesehatan dan Layanan Dasar Kesehatan. Kami ingin menghasilkan lulusan yang inovatif, mandiri, dan mampu menciptakan solusi terkait isu-isu jaminan sosial," tutur Madyan.

Menurut Madyan, mahasiswa dapat menjadi agen perubahan yang mampu merancang program lebih efektif, mengadvokasi kebijakan yang berpihak kepada rakyat, dan memastikan setiap warga negara mendapatkan haknya. Selain itu, peluncuran penguatan ekosistem jaminan sosial melalui pendidikan dapat mempererat sinergi antara dunia akademik dan pemerintah.

"Mari bersama-sama membangun sumber daya manusia yang unggul, yang mampu memastikan sistem jaminan sosial di Indonesia berjalan optimal dan memberi manfaat maksimal bagi seluruh rakyat,” tutupnya. (WEB)