Jakarta, IDN Times - Kementerian Sosial (Kemensos) meminta kepada Dinas Sosial Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua, agar segera mendistribusikan bantuan logistik kepada korban konflik di Kabupaten Nduga, Papua.
Ribuan pengungsi kini membutuhkan logistik di Nduga. Kemensos telah menyalurkan sebanyak 50 ton Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dan kebutuhan dasar lainnya kepada pihak Pemprov.
Kemensos telah menyalurkan sebanyak 50 ton Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dan kebutuhan dasar lainnya kepada pihak Pemprov.
"Kami mendesak agar bantuan logistik segera disalurkan dengan berkoordinasi dengan pihak aparat keamanan," kata Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Harry Hikmat dikutip dari Antara, Minggu (21/7).
Desakan Kemensos tersebut menanggapi informasi adanya warga yang meninggal dunia akibat kelaparan di lokasi pengungsian di Nduga.
Untuk bantuan logistik sendiri, kata Harry, saat ini masih tersimpan di gudang Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Papua dan akan diserahkan bersamaan dengan bantuan dari Pemprov Papua melalui gubernur.
Untuk memastikan bantuan segera didistribusikan, Kemensos mengirim petugas Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial ke lokasi bantuan.
Harry merincikan bantuan pemerintah tersebut terdiri dari 50 ton CBP dengan rincian 10 ton lewat Jayapura, 10 ton ke distrik Mbua, distrik Yal, distrik Mbulmu Yalma, dan 30 ton melalui Kabupaten Wamena.
Bantuan lain dari Kementerian Sosial berupa mi instan, kopi, gula, sarden, alat kebersihan, dan alat masak, serta dukungan bantuan kebutuhan dasar berupa perlengkapan sekolah SD, SMP, SMA sebanyak 370 paket.
Selain itu ada perlengkapan bermain sebanyak 250 paket, perlengkapan belajar anak sebanyak 250 paket, perlengkapan olahraga 30 paket, perlengkapan kebutuhan kelompok rentan (balita, lansia, kebutuhan khusus) sebanyak 850 paket. Total bantuan senilai Rp740,5 juta.
Konflik akibat kontak senjata antara aparat TNI Polri dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pimpinan Egainus Kogoya di Distrik Yal, Kabupaten Nduga, Papua pada 26 Februari 2019 menyebabkan warga di Distrik Mbua, Yal, Yigi, Mapenduma, Nikuri, dan Mbulmu Yalma mengungsi.
Diperkirakan sekitar 2 ribu warga mengungsi yang tersebar di Distrik Mbua, Distrik Yal, Distrik Mbulmu Yalma, Kabupaten Nduga dan Kabupaten Wamena.
Jumlah pengungsi pelajar SD, SMP, SMA sebanyak kurang lebih 600 orang yang terdata di Distrik Mbua, Distrik Yal, Distrik Mbulmu Yalma, Kabupaten Nduga. Sedangkan di Kabupaten Wamena belum diketahui secara pasti, karena kondisi pengungsi berada di keluarga atau suku masing-masing.
Begitu pula dengan jumlah pengungsi dewasa dan kelompok rentan lainnya masih belum bisa didata karena kondisi keamanan serta masyarakat yang masih merasa takut untuk berkomunikasi dengan pihak di luar sukunya atau keluarganya.
Lama sebelum itu, konflik di Nduga diduga berawal dari masalah rapat koordinasi penetapan jumlah distrik, daerah pemilihan (Dapil), daftar pemilih tetap (DPT), dan jumlah kursi di dewan untuk Pemilu 2014 pada 23 Maret 2013 lalu di salah satu hotel ternama di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya.
Saat itu, rapat yang digelar KPU setempat, tidak ada titik temu antara pihak DPRD Nduga (Legislatif) dan Bupati Kabupaten Nduga (Eksekutif) soal perubahan untuk Pemilu 2014. Peristiwa ini berujung pada pembicaraan alot dan menjurus ke arah kekerasan fisik, sehingga dilaporkan Kepala Bagian Tata Usaha Kabupaten Nduga Yustinus Gwijangge tewas kena benda tajam.
Sejak saat itu mulai dilaporkan telah terjadi perang suku di kampung Yilekma dengan satu orang tewas, puluhan rumah hangus terbakar, ratusan orang luka-luka. Masalah ini juga sudah coba diupayakan untuk diselesaikan pihak-pihak berkompeten, namun tak kunjung selesai. Buntutnya, masalah itu menyebar ke daerah lain, karena pada 29 Mei 2013 salah satu anggota DPRD Kabupaten Nduga diberitakan tewas terbunuh yang diduga karena masalah tersebut.