Penjelasan Kemenag soal Perlu Adanya Sidang Isbat

Kemenag juga mengundang sejumlah pihak dalam sidang isbat, mulai dari duta besar negara sahabat, Ketua Komisi VIII DPR RI, perwakilan Mahkamah Agung, perwakilan MUI, perwakilan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), perwakilan Badan Informasi Geospasial (BIG), perwakilan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Kemudian perwakilan Bosscha Institut Teknologi Bandung (ITB), perwakilan Planetarium Jakarta, pakar falak dari ormas-ormas Islam, anggota tim hisab rukyat Kementerian Agama, pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam, dan pondok pesantren.

“Hasil musyawarah dalam sidang isbat ditetapkan oleh Menteri Agama agar mendapatkan kekuatan hukum. Jadi bukan pemerintah yang menentukan jatuhnya awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijah. Pemerintah hanya menetapkan hasil musyawarah para pihak yang terlibat dalam sidang isbat,” kata Adib.

Menurutnya, negara-negara Arab juga melakukan isbat setelah mendapatkan laporan rukyat dari lembaga pemerintahnya. Adib mengatakan, yang menjadi pembeda di Indonesia adalah adanya musyawarah dengan seluruh peserta sidang isbat.

“Inilah yang menjadi nilai lebih bahwa keputusan diambil bersama, nilai-nilai demokrasi sangat tampak dengan kehadiran seluruh ormas yang hadir pada saat sidang isbat,” ucap dia.

Lebih lanjut, Adib menerangkan, hasil sidang isbat kemudian diterbitkan dalam keputusan Menteri Agama sehingga memiliki kekuatan hukum untuk dipedomani masyarakat.

“Sidang isbat mengingatkan kita semua akan pentingnya menyatukan langkah dalam menjalankan ibadah dan memperkuat hubungan bersama dengan Allah, dengan tetap mengedepankan toleransi dan sikap saling menghormati atas beragam keputusan yang ada,” imbuhnya.