Penting, Pemerintah Indonesia Bangun Pendataan Difabel
Jakarta, IDN Times - Pemerintah Indonesia tengah membangun pendataan difabel yang akurat.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, mengatakan, pendataan tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi dan mengatasi berbagai masalah penyandang difabel.
"Pendataan difabel merupakan kunci utama dalam mengidentifikasi dan mengatasi hambatan yang dialami penyandang difabel dalam mendapatkan hak-haknya," ujar Muhadjir di acara Konferensi Nasional MOST UNESCO Indonesia beberapa waktu lalu, dikutip dari ANTARA, Selasa (5/7/2022).
1. Pendataan difabel aspek vital
Menurut Muhadjir, pendataan difabel tersebut merupakan aspek yang sangat vital.
Terutama untuk mengimplementasikan kebijakan untuk mendorong pembangunan inklusif bagi kaum difabel.
"Penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan, hak penyandang difabel harus mendapatkan perhatian," kata dia.
2. Pendataan difabel masih terbatas
Muhadjir mengatakan, saat ini pendataan difabel di Tanah Air masih terbatas dan bersifat sektoral.
Hal tersebut dilakukan berdasarkan pendaftaran program atau kependudukan dengan menggunakan instrumen pendataan dan sesuai tugas serta fungsi instansi masing-masing.
"Pemerintah berkomitmen membangun kebijakan pendataan penyandang difabel melalui tiga hal," kata Muhadjir.
Komitmen tersebut terdapat dalam Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2016. Adapun tiga hal yang dimaksud adalah pendataan nasional penyandang difabel, data terpilah penyandang difabel, dan penyelesaian administrasi kependudukan penyandang difabel.
3. Perlu sinergi bersama
Oleh karena itu, kata dia, diperlukan sinergi antara kementerian dan lembaga beserta masyarakat untuk membangun pendataan penyandang difabel tersebut.
Terutama pendataan yang akurat dan memuat karakteristik pokok dan rinci dari penyandang difabel.
"Saat ini diperkirakan jumlah penyandang difabel di Indonesia mencapai 22.097.000 jiwa dengan jumlah difabel terbanyak pada usia lanjut," ucap dia.
