Temui DPR, Buruh Tani Minta Pemerintah Bentuk Lembaga Reforma Agraria

Melalui pertemuan tersebut, pimpinan DPR yang diwakili tiga wakil ketua DPR RI yaitu Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsurijal, memastikan seluruh menteri akan bertanggung jawab terhadap reforma agraria yang menjadi tuntutan mereka.

“Pimpinan DPR memastikan seluruh menteri yang harus bertanggung jawab terhadap macetnya, lambatnya, tidak dijalankannya reforma agraria sejati dipanggil,” kata Sekretaris Jendral Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) sekaligus Koordinator Umum Aksi Hari Buruh, Dewi Kartika.

Diketahui, beberapa menteri yang hadir di antaranya Menteri Agraria Tataruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Wahid, Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni; (Plt) Menteri BUMN, Dony Oskaria; Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Widiyanti Putri Wardhana; Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto; serta Kepala Staf Kepresidenan, Muhammad Qodari.

“Tadi hadir Menteri Agraria Tata Ruang, Menteri Kehutanan, Menteri Desa, kemudian juga Plt Menteri BUMN juga dihadirkan, karena urusan-urusan kita berkaitan dengan konflik-konflik PTPN dan Perhutani, kemudian Kepala Kantor Staf Presiden juga didatangkan, kemudian ada Menteri Pariwisata,” kata Dewi.

Dewi juga menyampaikan rapat turut dihadiri sekitar 100 perwakilan serikat buruh tani, dengan membawa kurang lebih 24 tuntutan dan 9 usulan.

“Tapi setidaknya minimal 100 orang boleh masuk, kenapa? Karena bagi petani itu, itu hal yang paling berharga. Masuk ke rumah rakyat, masuk ke gedung Senayan yang temboknya sangat tinggi, tapi akhirnya tadi perwakilan petani dari seluruh kabupaten di Jawa Barat dan Banten bisa masuk ke dalam. Bapak Ibu sekalian, pertama, kami sudah menyampaikan 24, kurang lebih 24 masalah struktural agraria dan 9 usulan perbaikan,” kata dia.

Selain itu, mereka juga menuntut dan mendesak pemerintah untuk membentuk lembaga khusus, guna menjalankan reforma agraria.

“Tuntutan kita untuk mendesakkan dibentuknya lembaga khusus untuk menjalankan reforma agraria yang langsung dipimpin oleh Presiden, dan di mana langsung bertanggung jawab kepada Presiden, yaitu badan pelaksanaan reforma agraria, sudah disetujui oleh pimpinan DPR di depan seluruh menteri dan pimpinan lembaga terkait. Itu yang pertama," kata Dewi.

"Kemudian kami juga meminta tidak hanya badan, khusus di kementerian atau Kabinet Merah Putihnya Prabowo, tapi juga kami minta agar DPR ini berfungsi untuk mengontrol, mengecek progress kinerja,” sambung Dewi.

Diketahui, pembentukan badan tersebut sebagai upaya untuk menerima usulan dari masyarakat yang mengalami konflik agraria struktural dan pemberdayaan ekonomi.