DPR Terima Buruh Tani, Minta Ragam Konflik Agraria di Desa Dibereskan
Jakarta, IDN Times - Pimpinan DPR RI menerima kelompok buruh tani untuk mendengarkan sejumlah konflik agraria yang masih berlangsung di sejumlah daerah di Indonesia. Kedatangan buruh tani ini, setelah mereka berdemonstrasi di depan gedung DPR RI dalam rangka peringatan Hari Tani Nasional (HTN) 2025.
Rapat dipimpin langsung Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, didampingi Wakil Ketua DPR RI lainnya, yakni Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsurijal. Rapat digelar di Ruang Komisi XIII DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/9/2025).
Hadir juga dalam rapat tersebut Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto alias Titiek Soeharto, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, dan sejumlah Anggota Komisi IV DPR RI.
Audiensi ini juga dihadiri unsur pemerintah, seperti Menteri Kehutanan (Menhut), Raja Juli; Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto; Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Menteri ATR/BPN), Nusron Wahid; Menteri Pariwisata (Menpar), Widiyanti Putri Wardhana; Pelaksana Tugas (Plt) Menteri BUMN, Doni Oskara; Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Muhammad Qodari.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Konsorsium Pembangunan Agraria (KPA), Dewi Kartika, mengatakan KPA merupakan organisasi beranggotakan 139 organisasi, di antaranya organisasi petani, organisasi nelayan, hingga organisasi masyarakat adat yang didirikan sejak 1994.
"Jadi Hari Tani Nasional ini adalah hari yang sangat bersejarah bagi kami kaum tani. Ini ibarat kelebarannya kaum tani," kata Dewi dalam rapat.
Dewi membeberkan konflik agraria imbas adanya konsesi-konsesi Hutan Tanaman Industri (HTI), Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), izin tambang, proyek-proyek strategis nasional (PSN) yang banyak masuk kampung hingga menyingkirkan masyarakat setempat.
Selain itu, kata Dewi, bank tanah hingga Satgas Penertiban Kawasan Hutan yang tujuannya mulia untuk menertibkan konsesi-konsesi ilegal sawit justru mematok tanah-tanah pertanian.
"Sebenarnya yang sunyi dan luput dari pemberitaan adalah penjarahan tanah-tanah rakyat, kekayaan alam di pedesaan. Ini adalah isu, ini adalah penjarahan nyata di lapangan, bagaimana petani, nelayan, masyarakat kehilangan tanahnya, nelayan kehilangan aksesnya ke laut, wilayah tangkapnya," kata dia.
