Mojokerto, IDN Times - Kasus korupsi perangkat desa kembali diungkap oleh Satreskrim Polresta Mojokerto. Kali ini giliran Kepala Seksi Pemerintah (Kasipem) Desa Sumberwuluh, Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto, S (53) yang diduga.
Dia disangkakan melakukan persengkongkolan jahat kasus korupsi dana simpan/pinjam dari program Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)Mandiri Perdesaan Desa Sumberwuluh tahun 2017, sebesar Rp871 juta yang berasal dari APBN tahun 2014.
Dalam aksinya, S mengajak kakak kandungnya sendiri, yakni R (50). R sendiri diketahui merupakan mantan Kepala Desa Sumberwuluh, Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto.
Kasatreskrim Polresta Mojokerto, Iptu Hari Siswanto mengatakan, penetapan tersangka terhadap dilakukan pada Sabtu (07/08/2021) setelah petugas dilakukan gelar perkara. R sendiri terlebih dahulu menjalani hukuman pidana sejak Desember 2020 dalam kasus korupsi anggaran dana desa sebesar Rp290 juta.
"Dua duanya sudah kita periksa, S maupun R. Keduanya setatusnya adalah adik kakak. S sendiri saat ini masih berstatus sebagai perangkat desa dan R adalah eks kepala desa," ungkapnya.
Menurut Hari, S memanfaatkan jabatannya untuk melakukan korupsi dengan cara menarik uang pencairan kepada anggota PKK. Lalu uang tersebut diserahkan kepada R (50).
"Dan sebelumnya antara S dan R sudah terjadi kesepakatan kalau udah cair dana itu akan ditarik dan diserahkan pada R. dana ini diambil dari program PNPM untuk PKK sebesar Rp871 juta pada tahun 2017-2018," tambahnya. Berdasarkan hasil pemeriksaan, S hanya berperan menarik dana atas perintah R.
Yang lebih miri, uang S mengaku menggunakan uang tersebut untuk judi. "S mengaku tidak sempat menikmati uang tersebut, sementara R saat kita periksa di dalam lapas mengaku uang tersebut digunakan untuk judi," paparnya. Meski demikian, petugas terus akan memeriksa aset keduanya untuk melakukan pengembangan.
Untuk sementara, tersangka S kini ditahan di penjara wanita Polsek Prajuritkulon. Akibat perbuatannya, mereka dijerat Pasal 2 ayat 1 tentang tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun.