Permudah Pengambilan Kebijakan, Bupati Kediri Dorong OPD Update Data

24 Jul 2023, 21:10 WIB

Rapat Evaluasi Penyerapan Anggaran SKPD Kabupaten Kediri. (Dok. Pemkab Kediri)

Jakarta, IDN Times -- Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana meminta setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terus melakukan update secara berkala yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam mengambil kebijakan terkait pengalokasian anggaran.

"Basic kita mengambil keputusan adalah data. Jadi, tidak mungkin ada ketepatan anggaran kalau update data tidak dilakukan," kata Mas Dhito, sapaan akrab bupati, kepada seluruh kepala OPD dan direktur BUMD di Kabupaten Kediri, Senin (24/7/2023).

Mas Dhito mengingatkan pentingnya melakukan update data dan ketepatan dalam penyusunan anggaran. Pihaknya menekankan, orientasi kerja bukan diukur pada serapan anggaran yang baik, melainkan pada hasil yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. "Orientasi tolong benar-benar pada hasil," ujarnya.

1. Update data mencakup tentang RTLH, stunting, dan DTKS

Rapat Evaluasi Penyerapan Anggaran SKPD Kabupaten Kediri. (Dok. Pemkab Kediri)

Mas Dhito mencontohkan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) diharapkan terus melakukan update data terkait rumah tidak layak huni (RTLH). Dari 14.000 RTLH di Kabupaten Kediri, jumlah yang ada harus terus di-update untuk mendapatkan angka yang pasti.

"Updating itu harus terus dilakukan, apakah hari ini 14.000 itu angka real. Ini tugas Bapak Ibu Camat juga untuk segera berkoordinasi dengan seluruh kepala desa. Cek rumah tidak layak huni di kabupaten itu ada berapa," katanya.

Kemudian, update data juga harus dilakukan terkait stunting. Selain survei dari Kementerian Kesehatan, pemerintah daerah harus aktif melakukan update data melalui kegiatan bulan timbang.

Tak kalah penting, Mas Dhito melanjutkan, terkait Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang menjadi basis data untuk program bantuan sosial pemerintah, termasuk penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK). "DTKS ini juga harus dilakukan updating secara berkala," ujarnya.

2. Mas Dhito mendorong setiap OPD bisa mengembangkan pilihan alternatif guna mencapai target kinerja

Rapat Evaluasi Penyerapan Anggarapn SKPD. (Dok. Pemkab Kediri)

Mas Dhito mendorong setiap OPD bisa mengembangkan pilihan alternatif guna mencapai target kinerja dan tidak mengandalkan pada sumber anggaran daerah. Alternatif yang dimaksud baik itu bersumber dari APBN, APBD provinsi, maupun sumber lain yang dibenarkan.

Terkait hal itu, Mas Dhito menekankan supaya DTKS terus di-update setiap bulan guna meningkatkan skema PBI-JKN. Terlebih Kabupaten Kediri menargetkan capaian Universal Health Coverage (UHC) 95 persen pada Desember 2023 mendatang.

"Camat minta desa setiap bulan secara rutin melakukan update usulan DTKS," ujar Mas Dhito.

3. Peran serta setiap organisasi perangkat daerah amat dibutuhkan

Mas Dhito saat menghadiri Rapat Evaluasi Penyerapan Anggarapn SKPD. (Dok. Pemkab Kediri)

Sebagaimana diketahui, Pemerintah Kabupaten Kediri melalui Dinas Sosial telah mengajukan 38.119 jiwa yang masuk DTKS untuk mendapatkan program PBI-JKN. Dari jumlah itu untuk bulan Juli yang masuk kuota sebanyak 1.269 jiwa. Sisanya 36.850 masih masuk daftar tunggu PBI-JKN.

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kediri Moch. Salehudin menambahkan, capaian UHC awal Juli tercatat 81,19 persen dan diperkirakan akan terus mengalami kenaikan. Disebutkan, ada beberapa indikator guna mencapai target UHC, di antaranya meningkatkan daftar tunggu PBI-JKN.

"Jadi, camat ini memang diharapkan bisa memonitor usulan dari desa-desa," katanya. (WEB)