Pimpinan DPR Didesak Segera Proses Hak Menyatakan Pendapat soal Gibran
Jakarta, IDN Times - Aksi yang dilakukan anggota komisi XIII DPR, Yanuar Arif Wibowo di rapat paripurna ke-11 pada Selasa (10/11/2026) menarik perhatian publik. Ia membawa kertas di ruang rapat berisikan tulisan 'Mas Gibran Mundur atau Dimundurkan'.
Menurut Yanuar, kertas berisikan tulisan tersebut melambangkan aspirasi publik saat ini termasuk dapil yang ia wakili dari Banyumas, Jawa Tengah.
"(Kertas ini dibawa) karena singkat, padat dan jelas. Penjelasannya terlalu panjang, semua orang juga sudah paham, tinggal sekarang saya anggota yang diberikan hak konstitusional dalam bentuk hak menyatakan pendapat. Saya juga sudah tanda tangan," ungkap Yanuar di ruang Nusantara I, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat.
Politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menjelaskan sejauh ini sudah ada 12 orang di partainya yang telah meneken formulir hak menyatakan pendapat. Ia menambahkan usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) tidak hanya bergulir di PKS saja, melainkan juga di fraksi partai lainnya.
"Kami sudah berkomunikasi hampir dengan semua fraksi. Mereka juga menyampaikan ke pimpinan tentang Hak Menyatakan Pendapat (HMP) ini," katanya.
Ia menggaris bawahi HMP bukan hanya menjadi agenda PKS. "Ini merupakan semua fraksi dan DPR," imbuhnya.
Ketika ditanyakan mengapa penting bagi DPR menggunakan HMP, Yanuar menyebut karena HMP merupakan hak yang tersedia secara konstitusional. Selain itu, ia menjelaskan HMP disampaikan karena ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dampak dari kebijakan itu hanya akan berlaku bagi Gibran dan tak melebar ke Presiden Prabowo Subianto.
"Karena proses pemilu sudah selesai dan dilantik. Beliau sekarang sudah menjabat presiden dan wakil presiden. Maka, rezim sekarang adalah rezim pemerintahan dan itu diawasi oleh DPR. Kalau ditemukan beberapa hal yang dianggap pelanggaran maka DPR bisa menggunakan hak konsitusionalnya," tutur dia.
Ia menjelaskan usai dokumen berisi HMP disampaikan ke pimpinan DPR maka keputusan akhir ada di tangan mereka. "HMP itu kan hak anggota. Jadi, saya sebagai anggota DPR RI mengusulkan kepada pimpinan untuk menggunakan Hak Menyatakan Pendapatnya. Usulan itu sudah disampaikan ke pimpinan. Biar pimpinan DPR dan pimpinan fraksi yang kemudian merumuskan langkah selanjutnya apa," tutur dia.
Ketika IDN Times tanyakan apakah respons dari pimpinan DPR akan diketahui publik hari ini, Yanuar mengaku tidak mengetahuinya. Meskipun ia berharap respons dari usulan HMP bisa dilakukan secepatnya.
