Jakarta, IDN Times - Perwakilan dari puluhan perempuan yang melakukan aksi akhirnya diterima Badan Gizi Nasional (BGN) untuk beraudiensi, dan menyampaikan aspirasinya, Rabu (15/10/2025). Namun, perwakilan dari Aliansi Ibu Indonesia itu hanya ditemui bagian humas BGN. Semula, mereka berharap bisa ditemui kepala atau wakil kepala BGN.
"Jadi, kami masuk (ke kantor BGN). Kami terdiri dari empat orang. Jadi, di dalam kami menyampaikan tuntutan besar kami yakni setop MBG (Makan Bergizi Gratis)," ujar perwakilan dari Aliansi Ibu Indonesia, Annette Mau, ketika dihubungi IDN Times melalui telepon hari ini.
Annette menjelaskan program unggulan Presiden Prabowo Subianto itu harus dihentikan secara total, dan sifatnya dari atas ke bawah. Namun, kata Annette, penghentian total itu bersifat sementara dan dilakukan pengkajian ulang program tersebut.
"Kaji ulang (program MBG) ada beberapa poin. Pertama, kami memohon (kepada BGN) agar SPPG yang sudah terbukti berulang kali menyebabkan keracunan atau kegagalan dalam memenuhi standar sanitasi, gizi berimbang dan higienis, harus dilarang mengelola (MBG)," katanya.
Annette menambahkan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bermasalah itu, harus dilakukan audit menyeluruh dan terjadi perbaikan yang total dari sistem kerja. Bila ada perbaikan, SPPG tersebut baru dibolehkan beroperasi kembali.
"Itu pun harus ada konsekuensi tegas karena sudah menyebabkan keracunan. Baik dari kompensasi yang dibayarkan, proses hukum atau penghentian sementara," imbuhnya.
Kedua, aliansi Ibu Indonesia menilai ada pelanggaran HAM yang terjadi dari peristiwa keracunan massal MBG. "Kesejahteraan dan nyawa anak terancam. Belum lagi menimbulkan trauma dan represif kepada sekolah yang sesungguhnya punya kantin-kantin mandiri. Kami menuntut ada audit menyeluruh dan transparansi mengenai penunjukkan SPPG," tutur Annette.