PHK di Jabar Tembus 500 Ribu, Menko PMK Sebut Kemiskinan Meningkat

18 Nov 2022, 07:00 WIB

Menko PMK Muhadjir Effendy saat menjadi khatib salat Idul Adha di Lapangan Kantor Bupati Luwu Utara, Sulsel, Jumat (31/7/2020). Kemenko PMK

Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, mengungkapkan, hampir 500 ribu buruh di Jawa Barat terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK). Hal ini diduga akibat adanya pemangkasan jam kerja dari 7 hari menjadi 3-4 hari saja.

Dia mengatakan, permasalahan ini harus segera diantisipasi. Sebab apabila tidak ada pengendalian, maka angka PHK akan terus meningkat, bahkan hingga menembus 1,5 juta.

"PHK sudah mendekati 500 ribu dan jika tidak segera ada pengendalian, PHK bisa mencapai 1,5 juta, ini harus ada antisipasi dan penanganan," imbuhnya, dalam keterangan tertulis yang dikutip IDN Times, Kamis (17/11/2022).

1. PHK dan pemangkasan waktu kerja menjadi urusan Kemenko PMK

(Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy) ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga

Mengenai hal tersebut, Menko PMK bersama Direktur Utama (Dirut) BPJS Ketenagakerjaan, Anggoro Eko Cahyo dan pemerintah daerah setempat, meninjau langsung kondisi dan permasalahan ketenagakerjaan yang ada di beberapa industri padat karya di Jawa Barat, pada Rabu (16/11/2022).

Muhadjir Effendy mengaku bahwa dirinya memang tidak memiliki wewenang sepenuhnya soal industri dan perekonomian. Namun, meningkatnya orang miskin baru akibat PHK dan pemangkasan jam kerja sudah menjadi bagian tanggung jawabnya.

"Sebenarnya saya tidak menangani langsung soal industri, ataupun soal perekonomian. Tapi saya mengurusi orang susah, orang miskin. Nah, saya kira PHK dan pengurangan jam kerja ini akan berisiko menambah orang miskin baru,” ujar Menko PMK di PT KAHATEX, Bandung.

2. Sebaiknya perusahaan tahan PHK dulu

Ilustrasi PHK (IDN Times/Arief Rahmat)

Menko PMK juga menyebut permasalahan ini harus dipecahkan melalui kerja sama semua pihak yang bersangkutan agar mampu mengurangi dampak PHK. Oleh karena itu, dia meminta sederetan perusahaan untuk tidak terburu-buru melakukan PHK.

“Sebisa mungkin ditahan dulu, jangan ada PHK. Kita cari bersama solusinya,” kata Menko PMK.

Perusahaan diharapkan dapat menyiapkan proyeksi yang jelas untuk target ke depannya. Dia juga meminta agar para pekerja yang di PHK dapat ditangani dengan baik melalui JAMSOSTEK.

“Karena sekarang ada skema untuk mereka yang di PHK itu ada jaminan kehilangan pekerjaan. Nah ini harus betul dilaksanakan secara cepat dan tepat. Jangan sampai yang di PHK terpuruk dan ikut menambah jumlah kemiskinan di daerah,” lanjutnya.

3. Jangan sampai PHK tidak terhubung JKP

BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) bersama dengan Kementerian Ketenagakerjaan RI mulai menggencarkan sosialisasi program JKP. (Dok. BPJAMSOSTEK)

Muhadjir Effendy menjelaskan, angka kemiskinan di Jawa Barat saat ini tergolong tinggi yakni 9,4 persen. Sebagai kementerian yang membawahi BPJS JAMSOSTEK, Kemenko PMK akan terus memastikan bahwa jaminan tersebut berjalan dengan baik.

Dia berharap, semua perusahaan dapat bekerja sama seperti yang diarahkan Presiden, agar waspada menyikapi ekonomi tahun 2023.

“Saya mohon kerja sama semua perusahaan untuk mengantisipasi kondisi 2023. Saya ke sini (PT KAHATEX) untuk memastikan kalau nanti harus ada PHK jangan sampai nanti tidak terhubung dengan JKP (Jaminan Kehilangan Pekerjaan),” ucapnya.