Pilkada 2024 Diusulkan Maju Jadi September, KPU: Kita Tunduk UU

Sebelumnya, Pengamat Kepemiluan dan Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePi), Jeirry Sumampow mengusulkan agar Pilkada 2024 dimajukan. Dari yang semula digelar November menjadi September 2024.

Sebagaimana diketahui, pilkada secara serentak digelar pada November 2024 merupakan amanah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Jeirry menuturkan, sebenarnya usulan dimajukannya jadwal Pilkada 2024 berkaitan dengan prinsip serentak. Hal itu juga sesuai dengan amanat pada Pasal 434 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menjelaskan bahwa pemerintah wajib memberikan dukungan penuh kepada penyelenggara untuk menjamin suksesnya pelaksanaan tahapan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Sebetulnya memang dari awal itu kan idenya begitu. Melakukan dan menyerentakan pilkada dan pemilu. Untuk efisiensi dan efektivitas lah jadi satu kali putaran atau 5 tahun sekali-sekali itu satu kali pemilu," ucap dia kepada IDN Times, Sabtu (26/8/2023).

"Kekeliruan itu sudah disadari oleh DPR dan pemerintah tetapi direncanakan untuk masuk dalam revisi undang-undang 17 tahun 2017, UU pemilu yang dua tahun lalu tiba-tiba batal. Kan setelah 2019 sebenarnya revisi itu sudah fix lah, bahkan sudah ada DIM dan draftnya," lanjut Jeirry.

Jeirry lantas menjelaskan, apabila pilkada digelar November 2024, maka masa jabatan para kepala daerah yang terpilih kemungkinan akan dilantik pada Januari 2025.

Tentunya hal itu mengakibatkan ketidaksesuaian dengan skenario yang sejak awal dibuat terkait prinsip keserentakan.

Namun dia tak memungkiri, dalam UU Pilkada yang diatur hanya keserentakkan pelaksanaan waktu pemungutan suara pilkada. Padahal, perlu juga diatur tentang keserentakan pelantikan.

"Karena kan pemungutan suara pilkadanya November. Pungut hitung sampai selesai itu satu bulan. Setelah itu kan ada kemungkinan sengketa hasil kan sampai Januari (2025). Baru bisa pelantikan jadinya Februari kalau ada sengketa hasil. Tapi Kalau tidak ada itu juga dilantik jadi bulan Januari," ungkap dia.

Oleh sebabnya, terkait dimajukannya jadwal Pilkada 2024 dan keserentakan pelantikan kepala daerah, harus segera diatur melalui revisi terbatas UU Pilkada.

Apabila Pilkada 2024 dimajukan jadi bulan September maka dinilai tidak akan menggangu prinsip serentak. Para kepala daerah terpilih juga bisa dilantik sebelum 2025.

"Pemungutan suaranya September dengan asumsi seperti tadi berarti bisa diatur juga keserentakan pelantikan itu di bulan November. Jadi daerah-daerah yang tidak ada sengketa hasil, itu tetap harus menunggu pelantikannya sehingga akhir masa jabatannya itu sama untuk setiap kabupaten kota dan provinsi," ungkap dia.

"Karena ada potensi (pelantikan) tidak serentak lima tahun berikutnya. Maka perlu diatur sekarang ke serentakannya kalau mau melakukan revisi ya diatur keserentakan pelantikan. Supaya itu lebih fix," tandas dia.

Baca berita terbaru terkait Pemilu 2024, Pilpres 2024, Pilkada 2024, Pileg 2024 di Gen Z Memilih IDN Times. Jangan lupa sampaikan pertanyaanmu di kanal Tanya Jawab, ada hadiah uang tunai tiap bulan untuk 10 pemenang.