Jakarta, IDN Times - Pimpinan DPR RI menerima para Anggota DPR RI pengusul Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk merespons persoalan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Rapat yang dihadiri seluruh fraksi itu digelar di ruang rapat Komisi VIII DPR RI.
Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa meminta pata pengusul untuk menyampaikan usulannya. Berdasarkan Pasal 20A Ayat 2 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, DPR mempunyai Hak Angket, Hak Interpelasi, dan Hak Menyatakan Pendapat.
"Hak Menyatakan Pendapat selanjutnya diatur dalam Pasal 79 Ayat 4 Undang-Undang MD3 (MPR, DPR, DPD, DPRD)," kata Saan saat ketika membuka rapat di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Salah satu poin dalam pasal itu, menurut dia, HMP bisa dilakukan untuk merespons dugaan Presiden dan atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum atau tidak lagi memenuhi syarat untuk menjadi Presiden dan atau Wakil Presiden.
Rapat tersebut, dihadiri delapan fraksi partai politik yang diwakili oleh anggotanya maupun pimpinan fraksi. Di antaranya Fraksi PDIP yakni Dolfie OFP dan Lasarus, Fraksi Golkar yakni Ahmad Doli Kurnia dan Abraham Sridjadja.
Adapun, Fraksi Gerindra dihadiri Budisatrio Djiwandono dan Bahtra Banong. Fraksi PKB diwakili Muhammad Khozin dan Cucun Ahmad Syamsurijal. Sementara, Fraksi NasDem diwalili Fauzi Amro dan Martin Manurung.
Lalu, Fraksi PKS dihadiri Yanuar Prihatin, Mardani Ali Sera, dan Rahmat Saleh. Fraksi PAN dihadiri Sarifudin Sudding, sedangkan Fraksi Demokrat dihadiri Benny K Harman.