PKB Usul DPR Bentuk Satgas Tertibkan Pesantren Abal-abal

Wakil Ketua DPR RI itu lantas menyoroti validitas 38 ribu pesantren yang ada saat ini. Dia pun mewanti-wanti sejumlah pesantren yang didirikan sekadar untuk mendapat anggaran dari pemerintah. Oleh sebab itu, kata dia, usulan ini perlu dibawa ke DPR RI.

Ia juga akan membawa usulan ini untuk dibahas secara serius di tingkat pimpinan di DPR. Pasalnya, kata dia, pesantren abal-abal ini akan menghasilkan stigma negatif bagi lembaga pendidikan tersebut.

"Kami akan ngobrol dengan pimpinan yang lain, ini sudah banyak yang datang ke DPR juga tentang hal-hal mereka, tentang praktek-praktek yang tadi, membuat stigma negatif terhadap lembaga pendidikan yang sangat luar biasa bentuk karakter anak bangsa," kata dia.

Wakil Sekretaris Dewan Syuro DPP PKB, Maman Imanulhaq, menilai, validitas jumlah pesantren menjadi hal penting yang harus diperhatikan. Sebab, kata dia, banyak pesantren yang terdata tapi fakta di lapangan tidak ditemukan atas nama pesantren tersebut.

"Validasi data pesantren menjadi kata kunci dari pertemuan ini. Jadi ada beberapa jumlah pesantren ternyata pesantrennya itu tidak ada," kata dia.

Oleh karena itu, ia mendorong adanya sebuah 'razia' untuk mendata kembali jumlah pesantren sehingga diharapkan bantuan dari pemerintah ke pesantren bisa tepat sasaran.

"Sehingga dengan jumlah yang normatif nanti terlihat itu tepat sasaran gak ada anggaran yang dari pesantren dari pemerintah," kata dia.

Di sisi lain, Maman juga menyoroti banyaknya kasus-kasus kekerasan seksual hingga perundungan terhadap para santri yang terjadi di lingkungan pesantren.

Ia menegaskan, pesantren-pesantren yang masih melakukan praktik seperti ini berarti tidak paham apa yang disebut pesantren.

"Pesantren itu tidak mungkin melakukan kekerasan oleh siapapun kepada siapapun dan atas nama apapun tidak boleh ada perundungan dan sebagainya termasuk intoleransi," kata Anggota Komisi VIII DPR RI itu.