PKS soal Politik Ikan Lele: Tidak Boleh dan Sangat Tidak Etis!
Jakarta, IDN Times - Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah meminta semua pihak berhati-hati terhadap 'politisi ikan lele'. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) setuju dengan pernyataan PP Muhammadiyah itu.
"Saya setuju (politisi ikan lele) bahwa tidak boleh dan sangat tidak etis dan sangat tidak sesuai dengan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab," kata Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid, saat dihubungi pada Jumat (6/8/2021).
"Dalam kondisi rakyat susah, kena PPKM, usahanya gulung tikar atau ditutup, banyak keluarganya meninggal, anak-anak banyak jadi yatim, dan seterusnya. Kemudian ada yang menikmati ini untuk kepentingan-kepentingan politiknya," tambah dia.
1. PKS juga sepakat politikus ikan lele bukan hanya orang parpol saja
Hidayat menjelaskan, politisi ikan lele bukan hanya orang-orang di partai politik (parpol). Tiap orang baik dari individu, ormas, media massa, atau yang lainnya, kata Hidayat, bisa menjadi seperti 'ikan lele'.
"Sekali lagi kami apresiasi kritik itu, tetapi sekali lagi, saya menggarisbawahi pernyataan beliau tidak spesifik ditujukan kepada partai politik," lanjutnya.
Lebih lanjut, Wakil Ketua MPR ini juga mengatakan, kritik di masa pandemik COVID-19 harus dibarengi dengan solusi dan membantu masyarakat sekitar. Dia mencotohkan orang-orang yang hanya bisa sekedar 'mengkritik', yakni buzzer.
"Iya termasuk diantaranya para buzzer itu, diantaranya para buzzer. Anda tahu para buzzer juga tidak serta merta mereka adalah di partai politik," ucapnya.
2. PPP sebut politisi ikan lele adalah pihak yang suka nyinyir
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) turut angkat bicara mengenai politisi ikan ini. Wakil Ketua Umum PPP, Arsul Sani, menjelaskan bahwa politisi ikan lele merupakan sentilan ke pihak-pihak yang selalu 'nyinyir'.
"Apa yang disampaikan oleh PP Muhammadiyah melalui Sekum-nya Prof. Abdul Mu'ti merupakan sentilan terhadap sejumlah orang, baik yang berseberangan dengan kalangan pemerintahan maupun yang berasal dari kalangan pemerintahan, yang tiap waktu penampakan komunikasi publiknya tidak mencerahkan atau mencerdaskan karena tone atau pilihan katanya yang lebih pas dilabeli sebagai'nyinyir," kata Arsul Sani saat dihubungi, Jumat (6/8/2021).
"Karena tone-nya nyinyir maka kemudian yang ditangkap publik khususnya pihak lainnya yang tidak sependapat bukan lagi isi atau muatannya. Tapi nyinyir-nya yang tertuang dalam pilihan kata," sambung dia.
3. Peringatan Muhammadiyah soal politisi ikan lele
Sekretaris Umum (Sekum) PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti sebelumnya menyebut ada bahaya politisi 'ikan lele' yang mengancam Indonesia. Menurutnya, kehadiran 'politisi ikan lele' ini juga dapat memperburuk penanganan pandemik COVID-19.
Mu'ti mengatakan istilah 'politisi ikan lele' ini dipinjam dari ungkapan Buya Syafii Ma'arif. Istilah itu digunakan untuk menunjukkan kepada mereka yang senang tampil untuk memperkeruh keadaan dan mengadu domba.
“Saya menyebut politisi ini tidak selalu mereka yang menjadi pengurus partai politik, tetapi orang yang pikirannya selalu mengaitkan berbagai keadaan itu dengan politik, berbagai persoalan dipolitisasi,” ujar Abdul Mu'ti dikutip dari laman resmi Muhammadiyah, Jumat (6/8/2021).
Mu'ti mengatakan politisi ikan lele ini adalah mereka yang bersikap partisipan dalam menggunakan popularitas. Menurutnya, di setiap kelompok partisipan, ada beberapa orang yang berperan sebagai 'politisi ikan lele'.
"Misalnya banyak yang mengaitkan dengan teori-teori konspirasi yang mengatakan bahwa COVID ini adalah buatan China, dan ini adalah cara China melumpuhkan Indonesia dan sebagainya. Saya kira pandangan-pandangan spekulatif itu tidak dapat kita benarkan, tapi itu juga berseliweran di masyarakat sehingga dalam keadaan yang serba sulit seperti sekarang ini ada kelompok-kelompok tertentu yang saya pinjam istilahnya Buya Syafii Ma’arif itu seperti politisi ikan lele," tutup dia.
