Polemik Revisi UU KPK, Anggota DPR: Ketakutan Pegawai KPK Berlebihan

Pemerintah sudah dianggap cukup memahami item mana yang harus dipertahankan, jadi menurut Erwin, Presiden lebih baik fokus pada Dewan Penasihat KPK.

"Karena Dewan Penasihat itu tadi sudah dijelaskan itu kemutlakan. Kalau menurut saya juga, yang mana setiap institusi pemerintahan itu selalu ada pengawasan internal dan ini menyangkut pengawasan internal. Tinggal nanti penulisan internal itu bagaimana diatur yang menyangkut boleh atau tidak boleh," ujar Erwin dalam diskusi KPK Pimpinan Baru dan Revisi Undang-undangnya oleh SmartFM dan Populi Center di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (14/9).

Menurutnya, adanya revisi UU KPK memang dapat memperkuat secara institusional. Namun ketakutan yang diperlihatkan di lingkungan internal KPK malah terkesan merendahkan dan berlebihan.

"Seolah-olah selama ini bahwa beberapa fraksi yang dominan dapat menyandra komisioner, sehingga komisioner tidak bisa berbuat apa-apa sehingga beberapa kelompok yang di situ yang dianggap sangat berpengaruh terhadap penyidikan mau pun penyelidikan. Itu yang menjadi ketakutan mereka, saya kira berlebihan," kata Erwin.

Erwin mengapresiasi usulan RUU KPK yang saat ini sedang menjadi polemik, namun menurutnya masih banyak proses yang panjang terkait revisi undang-undang ini.

"Proses ini biarkan berjalan KPK sudah terlihat, dalam perjalanan KPK sudah terlihat bahwa semua asumsi-asumsi yang menyangkut public hearing itu sudah terlaksana, cuma sekarang perlibatan-perlibatan ini, sehingga jadinya isu penggembosan yang terus dikumandangkan," ujarnya.

Pembuatan Dewan Pengawas menurut Erwin lebih baik digabungkan saja dengan Dewan Penasihat. Karena menurutnya, ketika sesuatu dapat bahas dalam bentuk nasihat, berarti sebelumnya telah ada pengawasan yang berlangsung.