Polisi: Kasus Pemerasan oleh Pimpinan KPK Naik Sidik

Polda Metro Jaya mengungkapkan, perkara ini dikenakan Pasal 12 huruf e atau Pasal 12 huruf B atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 65 KUHP.

Hal ini disebut sesuai dengan dugaan temuan unsur tindak pidana korupsi dalam gelar perkara tersebut, yaitu gratifikasi atau pemberian suap.

Selain itu, Polda Metro Jaya juga menerbitkan surat perintah (sprint) penyidikan.

Hal ini dilakukan untuk melakukan serangkaian penyidikan dan mencari atau mengumpulkan bukti. 

“Selanjutnya akan diterbitkan sprint sidik,” ujar Ade.

Saat ini, Polda Metro Jaya masih menyelidiki kasus pemerasan yang diduga dilakukan pimpinan KPK tersebut.

Ade sebelumnya mengatakan, penyelidikan kasus ini dilakukan berdasarkan pengaduan masyarakat (dumas) yang diterima tertanggal 12 Agustus 2023.

Namun hingga saat ini Polda masih enggan buka suara tentang siapa pelapor perkara ini.