CSIS Ungkap Kerentanan Pemerintah Prabowo: Elektoral, Jokowi, hingga Tuntutan Publik

Menurut Arya, dua kerentanan tersebut kemudian mendorong Prabowo memperbesar pengaruh dan kekuasaannya. Salah satunya melalui akomodasi elite politik dalam pemerintahan.

Dia menilai koalisi pemerintahan Prabowo sangat besar, begitu pula dengan kabinetnya. Perubahan peraturan presiden mengenai kementerian juga membuat jumlah kementerian bertambah, disertai lebih dari 100 menteri dan wakil menteri serta pembentukan badan-badan baru.

“Karena rentan, kemudian dilakukan akomodasi elite yang sangat besar. Koalisinya tambun, kabinetnya tambun, peraturan presiden tentang kementerian diubah dari yang sebelumnya hanya sekitar 34 kementerian menjadi lebih, sekarang jumlah menteri dan wakil menteri lebih dari 100, belum lagi ada badan-badan baru. Tujuannya untuk memperkecil kerentanan,” kata Arya.

Selain akomodasi elite, Arya melihat adanya penguatan kendali eksekutif dalam dua tahun pemerintahan Prabowo. Kendali tersebut terlihat dalam pengelolaan anggaran, pelaksanaan program pemerintah, hingga distribusi sumber daya.

Dia mencontohkan pengelolaan dana dalam jumlah besar melalui Danantara yang menurutnya berlangsung tanpa konsultasi politik di DPR. Selain itu, program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes) dinilai dijalankan secara lebih terpusat atau top-down dibandingkan pemerintahan sebelumnya.

“Sekarang pemerintah mengelola dana yang ratusan triliun melalui Danantara tanpa ada konsultasi secara politik di DPR,” ujar Arya.

Arya juga menilai pemerintah memperkuat kendali melalui pembentukan struktur dan jaringan baru untuk menjalankan program-program strategis nasional.

“Di pemerintahan-pemerintahan sebelumnya, hampir semua program-program nasional itu dilakukan secara desentralisasi, ada keterlibatan pemerintahan daerah untuk mengeksekusi program itu pada level daerah. Sekarang semua program-program strategis nasional dilakukan secara top-down,” katanya.

Kendali ketiga, menurut Arya, berada di sektor legislasi. Dia menilai eksekutif semakin dominan dalam proses pembentukan undang-undang.

“Sekarang kita lihat hampir semua legislasi-legislasi, karena DPR kita sudah lumpuh, itu dikuasai atau didominasi oleh eksekutif. Banyak undang-undang yang berasal dari inisiatif pemerintah,” ujarnya.

Arya mengatakan penguatan kendali eksekutif tersebut membawa konsekuensi terhadap fiskal dan birokrasi. Tekanan fiskal, menurutnya, turut berdampak pada pengurangan transfer ke daerah yang berimbas terhadap pembangunan infrastruktur lokal.

“Karena fiskal kita tertekan, karena pengaruh itu, akhirnya dilakukan pengurangan dana transfer ke daerah yang jumlah agregasinya itu belum pernah terjadi, seingat saya setelah reformasi. Jumlahnya secara agregat itu mencapai 25 persen sampai 30 persen,” katanya.

Arya menyebut pemotongan transfer tersebut dapat berdampak pada pembangunan infrastruktur daerah. Di sisi lain, tekanan fiskal juga membuat pemerintah menarik utang baru.

Selain persoalan fiskal, Arya menilai, birokrasi pemerintahan menjadi kurang efektif, karena rantai komando yang semakin panjang dan terdapat tumpang tindih kewenangan.

“Efek yang kedua adalah birokrasi kita tidak efektif. Rantai komandonya sangat besar sekali, panjang. Tumpang tindih kewenangan,” ujarnya.

Kondisi tersebut juga membuat biaya politik untuk mempertahankan dukungan menjadi semakin besar. Menurut Arya, partai dan kelompok kepentingan terus diakomodasi, termasuk melalui reshuffle kabinet.

“Partai terus diakomodasi, kelompok-kelompok kepentingan terus diakomodasi dalam reshuffle-reshuffle kabinet, yang sudah—baru dua tahun saja—sudah ada tujuh reshuffle kabinet,” katanya.

Meski konsolidasi elite terbentuk dan oposisi melemah, Arya menilai, terdapat kondisi yang mengkhawatirkan di tingkat publik. Dukungan masyarakat terhadap pemerintah justru mengalami penurunan.

“Outcome-nya memang terjadi konsolidasi elitenya terbentuk, oposisi kita lumpuh. Tetapi yang membuat kita kaget adalah dukungan publiknya justru menurun,” ujarnya.

Arya menyebut berdasarkan survei SMRC, tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah pada Oktober 2026 berada di angka 44 persen. Padahal, pada awal pemerintahan Prabowo, tingkat kepuasan publik disebut mencapai 81 persen, kemudian turun menjadi 66 persen, lalu 50 persen hingga akhirnya terjadi crossing ketika ketidakpuasan lebih besar dibandingkan kepuasan.

Menurutnya, kondisi tersebut menjadi anomali dalam sejarah pemerintahan setelah pemilihan presiden secara langsung diterapkan pada 2004.

“Sejak presiden dipilih langsung, belum pernah terjadi dalam sejarah elektoral kita di mana ketidakpuasan terhadap presiden yang tengah menjabat itu lebih besar dibandingkan kepuasannya. Nah ini saya kira ini jadi catatan yang sangat serius,” kata Arya.

Dia juga menilai besarnya anggaran untuk program populis seperti MBG dan Kopdes belum otomatis meningkatkan kepuasan masyarakat.

“Program yang populer, program populis, karena target masyarakat secara konteksnya besar, tapi justru orang gak puas. Ini apa yang terjadi?” ujarnya.

Arya menjelaskan terdapat tiga faktor yang dapat menjelaskan turunnya kepuasan publik, yakni expectation gap, performance gap, dan trust deficit. Menurutnya, ketiga persoalan tersebut menggambarkan adanya jarak antara harapan masyarakat, kinerja pemerintah, dan tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Arya memperkirakan kepuasan publik masih berpotensi turun apabila sejumlah persoalan tidak segera ditangani pemerintah. Dia menyoroti sejumlah isu, mulai dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla), kemungkinan bertambahnya jumlah kabinet, pelemahan IHSG, hingga kasus korupsi.

“Kalau situasi-situasi ini terus terjadi, saya kira kepuasan akan terus mengalami drop bahkan bisa di bawah 30 persen,” katanya.

Menurut Arya, penurunan kepuasan publik pada akhirnya dapat menggerus elektabilitas pemerintah dan membuka potensi polarisasi di masyarakat.

“Dampaknya elektabilitas akan tergerus, akan terjadi polarisasi di masyarakat, ada kelompok pro dan anti pemerintah,” ujarnya.

Namun, Arya menyebut, masih terdapat skenario lain, yakni terjadinya rebound. Hal itu dapat terjadi apabila pemerintah mendengarkan tuntutan publik dan memperbaiki sejumlah kebijakan.

“Orang pengin kinerja menteri diperbaiki, orang ingin pemerintah mengevaluasi program strategis, orang ingin dana transfer ke daerah dikembalikan, orang ingin ekonomi kita membaik. Itu yang diinginkan publik,” katanya.

Arya menilai jika tuntutan tersebut direspons pemerintah, tingkat kepuasan, kepercayaan, dan elektabilitas dapat kembali meningkat.

Di sisi lain, dia melihat revisi Undang-Undang Pemilu menjadi salah satu arena pertarungan politik penting ke depan. Menurutnya, aturan tersebut akan menentukan siapa saja yang dapat maju dalam Pilpres, serta seberapa besar peluang petahana untuk kembali memenangkan pemilu.

“UU Pemilu ini akan menentukan siapa kompetitor yang maju di Pilpres. Siapa yang bisa maju, siapa yang nggak bisa maju. Semakin sedikit kompetitor, semakin probabilitas incumbent terpilih menang,” ujar Arya.

Selain UU Pemilu, pengelolaan informasi juga akan menjadi arena penting. Dia menyoroti potensi regulasi terhadap platform teknologi seperti TikTok, Meta, dan YouTube, termasuk pembahasan RUU Propaganda Asing dan Disinformasi.

Arya menilai kemampuan pemerintah membangun komunikasi publik juga menjadi pekerjaan rumah besar. Terlebih, dalam dua tahun pemerintahan Prabowo sudah terjadi tiga kali pergantian pimpinan bidang komunikasi pemerintah serta perubahan nomenklatur.

“Dalam dua tahun itu sudah ada tiga kali pergantian pimpinan Bakom, dan pergantian nomenklatur. Ini mengindikasikan bahwa ada problem besar dalam communication line-nya pemerintah,” kata dia.

Menurut Arya, persoalan tersebut penting diperbaiki apabila pemerintah ingin meningkatkan kembali kepercayaan publik.

“Belum dua tahun sudah ada tiga kali pergantian, nomenklatur baru berjalan sudah diganti. Artinya bagaimana trust level-nya meningkat kalau communication line-nya justru belum selesai,” imbuhnya.