Polisi yang Terlibat Kasus TPPO Jual Ginjal Anggota Polres Bekasi Kota

Mantan Kapolres Metro Jakarta Pusat itu menjelaskan para tersangka dalam sindikat ini diringkus tim gabungan di sejumlah lokasi yang berbeda-beda, mulai dari Palembang, Surabaya hingga Bali.

Para tersangka merekrut korban dari berbagai daerah sebelum akhirnya diberangkatkan ke Kamboja melalui Malaysia.

“Mereka itu merekrut dari berbagai daerah. Karena sebagian besar itu diberangkatkan dari Bali. Kemudian ke malaysia kemudian Kamboja,” tutur dia.

Dia menjelaskan, para tersangka mencoba mengelabui para petugas imigrasi di bandara dengan modus melaksanakan kegiatan family gathering di Kamboja. Untuk melancarkan aksinya, mereka membuat sebuah surat untuk ditunjukkan kepada petugas imigrasi di bandara.

“Menghindari wawancara petugas imigrasi itu sudah ada surat rekomendasi palsu yg dibuat oleh mereka ngasih stempel seolah-olah mau family gathering,” tutur dia.

Hengki menjelaskan, para tersangka menggunakan rumah di dua lokasi berbeda yakni Bekasi dan Cilebut, Bogor, untuk memudahkan aksinya. Rumah itu dijadikan para tersangka sebagai markas.

Penyidik, kata dia, masih terus melakukan pengembangan kasus untuk mendalami apakah ada markas lain yang digunakan.

“Ada dua sindikat yang berbeda nah basecamp-nya satu di Bekasi satu di Cilebut Bogor nah ini masih kita kembangkan lagi apakah ada yang lain,” kata dia.

Atas perbuatannya, Aipda M dikenakan Pasal 22 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO Jo Pasal 221 Ayat 1 ke 1 KUHP. Dia juga dijerat dengan pasal obstruction of justice atau perintangan penyidikan.

Sementara A, petugas imigrasi yang meloloskan para tersangka dan korban dijerat dengan Pasal 8 Ayat 1 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO.

Ditemui terpisah, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, menjelaskan Aipda M juga terancam sanksi etik.

“Tentu langkah-langkah pidana disertai dengan serangkaian kegiatan yang dilakukan propam nantinya,” ujar Trunoyudo. 

Trunoyudo belum menjelaskan sanksi etik yang akan dijatuhkan kepada Aipda M akibat kasus itu.

Menurut dia, keputusan sanksi tersebut akan diberikan melalui serangkaian proses sidang etik oleh Bidang Propam Polda Metro Jaya.

“Tentu melalui mekanisme proses sidang dulu, keputusannya seperti apa tentu melalui proses mekanisme sidang,” tutur dia.