Peran Aipda M dan Oknum Imigrasi di Kasus TPPO Jual Ginjal ke Kamboja
Jakarta, IDN Times - Polda Metro Jaya membongkar kasus tindak pidana penjualan orang (TPPO) dengan penjualan organ ginjal ke Kamboja. Dalam kasus ini, sebanyak 12 orang telah ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka.
Direktur Reserse Kriminal Umum (Direskrimum) Polda Metro Jaya, Kombes Pol Hengki Haryadi, mengatakan, terdapat dua orang yang terlibat sebagai nonsindikat.
Keduanya adalah oknum anggota polisi berinisial Aipda M dan salah satu petugas imigrasi berinisial A.
“Nonsindikat ada dua tersangka, satu oknum Polri dan oknum Imigrasi," kata Hengki, dalam jumpa pers di Mapolda Metro Jaya, Kamis (20/7/2023).
1. Peran Aipda M merintangi penyidikan
Hengki menjelaskan, Aipda M berusaha untuk mencegah dan merintangi, baik langsung maupun secara tidak langsung proses penyidikan yang dilakukan oleh tim gabungan.
Aipda M menyuruh membuang ponsel para pelaku dan menyarankan mereka untuk berpindah-pindah tempat.
“Pada intinya adalah agar menghindari pengejaran dari pihak kepolisian,” ujar dia.
2. Aipda M terima uang Rp612 juta
Hengki menjelaskan, dalam kasus ini Aipda M menerima imbalan sebesar Rp612 juta untuk merintangi proses penyidikan.
Dia menipu para pelaku dengan menjanjikan akan menutup kasus yang sedang ditangani Polda Metro Jaya.
“Ini menipu pelaku-pelaku yang menyatakan bahwa yang bersangkutan bisa mengurus agar tidak dilanjutkan kasusnya,” tutur dia.
Atas perbuatannya, Aipda M dikenakan Pasal 22 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO Jo Pasal 221 Ayat 1 ke 1 KUHP. Dia juga dijerat dengan pasal obstruction of justice atau perintangan penyidikan.
3. Petugas imigrasi meloloskan di bandara
Sementara itu, dalam kasus ini, petugas imigrasi yang terlibat itu turut membantu meloloskan korban pada saat pemeriksaan imigrasi di Bandara Ngurah Rai, Bali.
Dalam kasus ini, A mendapatkan imbalan uang Rp3.200.000 sampai Rp3.500.000 dari tersangka yang bernama Septian alias Indra.
Atas perbuatannya, polisi menjerat A dengan Pasal 8 Ayat 1 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO.
