Politisi PAN Dorong Muhammadiyah Ambil Tawaran Kelola Izin Tambang

12 Jun 2024, 15:09 WIB

Santi Dewi

Ilustrasi Tambang (IDN Times/Aditya Pratama)

Intinya sih...

Ketua Fraksi PAN, Saleh Partaonan Daulay mengusulkan PP Muhammadiyah agar menerima tawaran untuk mengelola konsesi tambang. Muhammadiyah belum menolak tawaran pengelolaan izin tambang dari pemerintah, masih mempelajari dan mengukur manfaatnya. Menurut Saleh, Muhammadiyah tetap boleh bersikap kritis terhadap pemerintah meskipun menerima tawaran pengelolaan izin tambang. Saleh optimistis bahwa dana dari hasil konsesi tambang akan digunakan untuk kepentingan persyarikatan dan masyarakat.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Saleh Partaonan Daulay, mengatakan sikap kehati-hatian Muhammadiyah dalam menyikapi tawaran pengelolaan izin tambang dari pemerintah, bukan berarti mereka sudah menyatakan penolakan.

Menurut Saleh, Muhammadiyah masih mempelajari tawaran dari pemerintah itu. Sebab, seluruh usaha yang dikelola diharapkan dapat bermanfaat seluas-luasnya bagi masyarakat dan persyarikatan.

"Kalau hati-hati itu bukan berarti menolak. Bisa jadi Muhammadiyah masih mempelajari. Mereka masih melihat dan mengukur mashlahatnya (manfaat baik) bagi persyarikatan dan umat. Kalau maslahatnya besar, saya yakin Muhammadiyah pasti akan menerima izin konsesi tersebut," ujar Saleh dalam keterangan, Rabu (12/6/2024).

Saleh sendiri diketahui pernah menjabat sebagai Ketua Umum PP Muhammadiyah, 2010 hingga 2015. Sehingga, ia mengaku paham cara berorganisasi di Muhammadiyah.

Sebagai kader Muhammadiyah, Saleh mengaku tak keberatan bila izin konsesi itu diterima lebih dulu. Bila diperlukan aturan khusus, maka bisa didiskusikan dengan pemerintah.

"Yang penting, ambil dan tangkap dulu inisiatif baik pemerintah ini," kata dia.

Saleh berharap pemerintah bisa bergerak cepat untuk memberikan penjelasan secara detail tentang Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024, yang menjadi dasar hukum pengaturan soal konsesi tambang tersebut.

"Semua dapat dipaparkan secara terbuka, transparan dan independen dari kepentingan apapun," ujarnya.

1. Saleh berdalih bila izin konsesi diambil, maka membatasi sikap kritis Muhammadiyah

Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN), Saleh Partaonan Daulay. (www.dpr.go.id)

Lebih lanjut, Saleh mengatakan, bila Muhammadiyah akhirnya menerima tawaran pemerintah untuk mengelola izin tambang, bukan berarti organisasi keagamaan besar itu tak boleh lagi mengkritisi pemerintah. Justru dalam pandangannya, Muhammadiyah harus tetap dan bersikap lebih kritis.

"Sebab, persoalan tambang selama ini hanya dinikmati oleh sekelompok kecil orang di Indonesia," kata dia.

Menurut Saleh, Muhammadiyah bisa ikut ambil bagian mengelola izin tambang. Hal itu, kata dia, bisa dimaknai sebagai keterlibatan aktif dalam menjalankan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Isi pasal itu berbunyi 'bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.'

Lagi pula, kata Saleh, Muhammadiyah terbukti sudah banyak berkontribusi bagi masyarakat. Baik melalui jalur pendidikan, kesehatan, ekonomi mikro, penanggulangan bencana, hingga pemberdayaan sosial.

"Bila didukung dengan dana dari hasil konsesi tambang, maka dakwah Muhammadiyah akan semakin luas dan terasa di tengah-tengah masyarakat," imbuhnya.

2. Muhammadiyah diyakini bakal kelola izin tambang secara profesional

Ilustrasi tambang (Pinterest)

Saleh juga mengaku optimistis Muhammadiyah merupakan ormas keagamaan yang modern dan dapat dipercaya. Bila diberi kewenangan mengelola izin tambang, akan dikelola secara profesional.

"Hasilnya pasti bukan untuk perorangan. Semuanya akan menjadi milik persyarikatan dan akan dimanfaatkan seluas-luasnya bagi kepentingan masyarakat," ujar dia.

Sementara, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti, mengatakan organisasinya tidak akan tergesa-gesa menyikapi tawaran pengelolaan konsesi tambang yang ditawarkan pemerintahan Presiden Joko "Jokowi" Widodo.

Abdul menyebut pihaknya masih mengukur diri terkait pengelolaan izin tambang batu bara itu. Sejauh ini yang bergerak cepat untuk memenuhi persyaratan pengelolaan izin tambang, baru datang dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

"Tidak akan tergesa-gesa dan mengukur diri agar tidak menimbulkan masalah bagi organisasi, masyarakat, bangsa, dan negara," ujarnya.

3. Din Syamsuddin dorong PP Muhammadiyah tolak pengelolaan izin tambang

Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin. (ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari)

Berbeda dengan Saleh, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin, justru mendorong supaya tawaran tersebut ditolak. Menurut Din, izin pengelolaan tambang batubara yang diberikan kepada ormas keagamaan lebih banyak mudharatnya ketimbang manfaatnya.

Selain itu, Din menduga, ada motif tersembunyi di balik pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) bagi ormas keagamaan.

"Saya mengusulkan kepada PP Muhammadiyah untuk menolak tawaran Presiden Joko Widodo atau Menteri Bahlil. Pemberian itu lebih banyak mudharat dibandingkan maslahat-nya," ujar Din dalam keterangan tertulis.