Jakarta, IDN Times - Anggota Komisi 8 DPR dari Fraksi PKB, Maman Imanulhaq, menanggapi pernyataan Menteri Agama Fachrul Razi yang melarang penggunaan cadar dan celana cingkrang di lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN).
Menurutnya, hal tersebut sangat kontraproduktif, mengingat radikalisme tidak bisa dikaitkan dengan cara berpakaian seseorang.
“PKB ingin ide yang partikular itu tidak dilontarkan oleh seorang pemimpin negara atau pejabat negara, dan tidak diterapkan dalam domain yang dihuni oleh lintas keyakinan, itu kata kuncinya,” kata Maman saat Rapat Kerja antara Komisi 8 DPR dan Kementerian Agama, di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Kamis (7/11).
Kalau Kementerian Agama ingin fokus mengatasi bahaya radikalisme, Maman mengimbau agar Kemenag banyak belajar dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), bukan malah mencampuri cara berpakaian seseorang.
"Sebenarnya isu radikalisme itu tidak ada hubungan dengan cikrang, tidak ada kaitan dengan cadar. Apalagi cingkrang hari ini jadi mose. Jadi bukan masalah radikalisme. sebaiknya Pak Menteri berkoordinasi juga hasil penelitian di Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, itu menunjukkan tidak ada kaitan," kata Maman.
Dia menambahkan, "kalau pun ada 1 atau 2 orang itu oknum. Jadi saya minta cara komunikasi publik diperbaiki. Jangan demokrasi diisi oleh kegaduhan atau noise, tapi oleh voice. Harus suara yang substansional,” ujar Maman.
Selain itu, Maman juga meminta agar Menag lebih meningkatkan pengawasan di institusinya, terutama terkait anggaran. Ia berharap, Kemenag dapat menjadi pelopor pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.
“Saya gak ingin ada yang bertanya, kenapa sih di Kemenag masih ada yang korupsi? Tiba-tiba teman saya jawab, “oiya Kementerian Agama orang yang paham agama. korupsi itu dosa dan mereka tahu persis bagaimana cara bertobat dari dosa itu,” harapnya.
Sebelumnya, Menteri Agama Fachrul Razi memberikan pernyataan yang kontroversi
terkait penggunaan celana cingkrang dan cadar atau niqab di lingkungan kerja Aparatur Sipil Negara (ASN).
Fachrul Razi menyinggung model pakaian tersebut yang dianggap identik dengan kaum radikal.
"Kamu gak lihat aturan negara gimana? Kalau gak bisa ikuti, keluar kamu," ujar Fachrul di Kantor Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Kamis, 31 Oktober 2019.