Polri Deteksi Lokasi Pelaku Pembuat Hoaks Server KPU

Dedi mengungkapkan, penyidik Direktorat Siber Mabes Polri telah mengidentifikasi dua orang pelaku pembuat hoaks, yang masuk daftar pencarian orang (DPO) tersebut.

"Satu orang adalah pemilik sebuah akun Instagram yang diduga pertama kali mengunggah video hoaks itu, sedangkan satu DPO lainnya adalah orang yang berbicara dalam video hoaks tersebut," ungkap Dedi.

"Nanti kalau sudah tertangkap semuanya, dua-duanya langsung ditetapkan jadi tersangka dan ditahan," sambungnya.

Sebelumnya, polisi telah menangkap dua orang tersangka buzzer hoaks server KPU yakni EW dan RD. Setelah diselidiki, aksi yang dilakukan tersangka EW didasari oleh motif uang.

"Dia (EW) juga kirim ke aplikasi Babe, ternyata di aplikasi Babe dapat respons banyak dari pembaca. Dapat dia Rp3,5 juta dari hasil kiriman berita tersebut," ujar Dedi.

Selain itu, kata Dedi, keduanya melakukan buzzer hoaks berdasarkan spontanitas.

"Lebih kepada spontan saja. Ketika dia melihat video itu, tanpa konfirmasi dan verifikasi, dia anggap itu info yang benar," kata Dedi.

"Karena dia anggap (hal itu benar), dia tambah lagi narasinya, kemudian diviralkan. EW dia viralkan dengan akun Twitter-nya, kemudian RD dia viralkan melalui akun Facebook-nya," sambung Dedi.

Sebelumnya, Ketua KPU Arief Budiman yang didampingi oleh enam Komisioner KPU mengatakan, alasan pihaknya melaporkan peristiwa itu kepada polisi karena hoaks tersebut dinilai telah merugikan KPU, yang notabene merupakan penyelenggara pemilu.

"Malam ini KPU merasa ada sesuatu yang penting dan perlu disampaikan kepada Bareskrim, karena kami merasa bahwa itu mengganggu kepercayaan publik terhadap KPU. Yang KPU disebut telah punya server dan menyetting servernya itu untuk memenangkan salah satu paslon," kata Arief di Gedung Bareskrim Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis(4/4).

Usai melaporkan hal itu kepada pihak Bareskrim, Arief mengatakan, server KPU tidak ada di luar negeri. Menurut Arief, semua server ada di dalam negeri.

"Pertama, tidak benar bahwa server KPU ada di luar negeri. Semua server KPU ada di dalam negeri dan dikerjakan oleh anak-anak bangsa," jelasnya.

Selain itu, lanjut Arief, terkait dengan hasil pemilu, semuanya diawali dengan proses penghitungan suara dan rekapitulasi yang dilakukan secara manual dan berjenjang.

"Mulai dari TPS, rapat pleno terbuka di BPK, KPU Kabupaten/kota, rapat pleno di KPU provinsi, dan rapat terbuka di KPU RI secara nasional,'' katanya.

Setelah itu, hasil scan formulir model C1 selanjutnya akan diunggah di Website KPU setelah penghitungan suara di TPS dilakukan.

"Jadi pada dasarnya, hasil suara di TPS sudah diketahui dulu oleh publik, karena pada saat proses di TPS itu ada saksi, panwas, pemantau, media massa, masyarakat pemilih, termasuk aparat keamanan ada juga di sana," papar Arief.

"Dan semua pihak diberikan kesempatan untuk mendokumentasikan hasil penghitungan suara dalam form C1 PLANO," katanya lagi.

Arief menilai, KPU merasa dirugikan akibat tuduhan tidak berdasar melalui video yang tersebar di media sosial itu. KPU juga melaporkan tiga akun media sosial yang diduga memuat informasi hoaks tersebut.

"Ada beberapa hal yang kita laporkan, sekurang-kurangnya ada tiga akun di media sosial. Kemudian juga menyampaikan alat bukti, berupa rekaman video, di dalamnya ada beberapa orang yang menyampaikan beberapa hal yang tidak benar,'' jelas Arief.

Diketahui, beredar video yang menyebutkan bahwa server KPU di Singapura telah disetting untuk memenangkan Jokowi-Ma'ruf sebesar 57 persen. Video itu pun viral di media sosial.

Dari penelusuran IDN Times, video itu dibagikan oleh beberapa akun di media sosial. Akun itu turut menyertakan potongan video berdurasi 59 detik yang menampakkan suasana rapat. Selain itu, seorang pria yang sedang berbicara dalam rapat itu terlihat mengatakan bahwa data server KPU telah bocor.

“Di KPU, saya bulan Januari ke Singapura karena ada kebocoran data. Ini saya buka saja. 01 sudah membuat angka 57 persen. Allah Maha segala, server yang dibangun 7 lapis salah satunya bocor. Kami berusaha menetralkan tapi data itu masih invalid sampai detik ini. Saya berbicara ke Pak Alfian ini harus dituntaskan sebelum 17 April. Kalau sudah tanggal 17, angkanya berapa yang jadi pegangan kita, belum ketahuan bapak. Masih angka 185, itu pun yang invalid banyak sekali,” demikian ucapan dalam video itu.