Poltracking: Prabowo Jadi Menteri dengan Kinerja Paling Memuaskan

09 Des 2022, 14:45 WIB

Presiden Joko "Jokowi" Widodo ketika mengunjungi pameran Indo Defence 2022 pada 2 November-5 November 2022. (Dokumentasi Tim Media Menhan)

Jakarta, IDN Times - Menteri Pertahana Prabowo Subianto menjadi menteri dengan kinerja paling memuaskan selama di kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin. Hal itu terungkap dari hasil survei nasional yang dirilis Poltracking Indonesia yang melibatkan 1.220 responden.

Survei dilakukan dengan wawancara tatap muka langsung dengan responden pada periode 21-27 November. Tingkat margin of error mencapai 2,9 persen dan tingkat kepercayaan mencapai 95 persen.

Dari hasil survei terungkap 61,4 persen responden mengaku puas dengan kinerja Prabowo, selama menjabat menjadi Menteri Pertahanan. Sedangkan, di bawahnya terdapat Erick Thohir yang duduk sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan kinerja paling memuaskan yakni 59,4 persen.

Di posisi ketiga ada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno, dengan angka 57,7 persen. Setelah itu terdapat Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa (56,9 persen) dan Menteri Sosial, Tri Rismaharini (54,7 persen).

Sementara, di posisi paling bawah terdapat Abdul Halim Iskandar yang menjabat Menteri Desa PDT dan Transmigrasi (46,6 persen) dan Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas (47 persen).

Namun, dalam survei tersebut tidak dijelaskan faktor Prabowo bisa meraih tingkat kepuasan paling tinggi dari responden. Sementara, tingkat kepuasan bidang pertahanan dan keamanan bukan berada di tingkat tertinggi pilihan responden. Meski tingkat kepuasan di sektor tersebut mencapai 73,1 persen.

Bidang pendidikan pada era Jokowi-Ma'ruf dianggap memuaskan oleh responden. Angkanya mencapai 78,5 persen.

Namun, dalam survei yang digelar oleh lembaga lain, elektabilitas Prabowo sebagai capres justru mengalami penurunan. Mengapa demikian?

1. Keputusan Prabowo gabung ke pemerintah diduga jadi penyebab elektabilitasnya merosot

Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto (ANTARA/HO-Tim Media Prabowo Subianto/pri.)

Di dalam survei Charta Politika yang dilakukan pada periode 4-12 November 2022, elektabilitas Prabowo berada di peringkat ketiga setelah Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Elektabilitas Prabowo berada di angka 22 persen. Bahkan, angka elektabilitas ini turun dibandingkan September 2022 yang mencapai 24,4 persen.

Sementara, dalam survei Charta Politika, elektabilitas Ganjar untuk kali pertama menembus angka 32,6 persen.

Lembaga survei lainnya, Indikator, juga menunjukkan penurunan yang sama. Dalam survei yang digelar pada 1 Maret 2022, Prabowo juga berada di peringkat ketiga dan di bawah Ganjar dan Anies.

Direktur eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya, mengatakan penurunan elektabilitas Prabowo tak terlepas dari hasil Pemilu 2019 dan 2014. Dalam dua pemilu tersebut, kata dia, sudah terbentuk dua ceruk yakni pro Jokowi dan anti Jokowi.

"Kalau mau diterjemahkan ceruk yang pro terhadap keberlanjutan atau pro terhadap perubahan. Problemnya adalah Pak Prabowo memiliki identitas di dalam dua ceruk tadi. Di sisi lain, dia adalah simbol antitesa dari Jokowi selama dua pemilu. Tetapi, di fakta lain, dia adalah bagian dari pemerintahan Jokowi. Hal ini berbeda dengan Ganjar dan Anies," ungkap Yunarto ketika dihubungi IDN Times melalui telepon pada 30 November lalu.

Baik Ganjar dan Anies, kata Yunarto, memiliki identitas yang jelas. Ganjar identik dengan penerus Jokowi, sedangkan Anies identik sebagai simbol antitesa Jokowi.

"Itu yang bisa menjelaskan mengapa Ganjar saat ini kuat di basis-basis di mana dulu Jokowi punya basis massa. Sedangkan, Anies semakin menguat di basis-basis pendukung Prabowo," tutur dia.

Lebih lanjut, Yunarto mengatakan, sekarang terjadi kanibalisme antara Anies dan Prabowo. Ketika elektabilitas Anies naik, maka elektabilitas Prabowo turun.

"Karena mereka punya ceruk (pendukung) yang sama," ujarnya.

2. Pendukung tinggalkan Prabowo saat ia memutuskan bergabung ke pemerintahan Jokowi

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (IDN Times/Irfan Fathurohman)

Lebih lanjut, Yunarto menyebut, Prabowo sudah tiga kali mengikuti pemilu. Maka, seharusnya tingkat elektabilitasnya sudah menembus angka 30 persen. Namun, hal itu tidak terjadi.

Dalam pandangannya, hal tersebut terjadi karena Prabowo ditinggalkan pendukungnya dulu pada Pemilu 2014 dan 2019. Sementara, saat ia memilih bergabung dengan pemerintahan Jokowi, pendukung mantan Gubernur DKI Jakarta itu malah memilih sosok lain.

"Bisa jadi Prabowo malah tidak mendapat dukungan dari pemilih Jokowi dan pendukungnya di dua pemilu lalu. Ketika dia dianggap berkhianat, dia ditinggalkan pemilih lamanya. Sementara, pemilih barunya ternyata malah memilih sosok lain yang lebih identik dengan Jokowi. Di situlah muncul sosok Ganjar," ungkap Yunarto.

Mayoritas pemilih Jokowi merasa penerus mantan Wali Kota Solo itu adalah Ganjar dan bukan Prabowo. "Sementara, kalau Prabowo mau kembali ke pemilih lamanya, dia terlanjur sudah menjadi pembantu Jokowi. Itu tidak mudah bagi Prabowo," tutur dia.

3. Gerindra bakal kebut elektabilitas Prabowo mulai Januari 2023

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad (IDN Times/Sachril Agustin Berutu)

Sementara, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan Partai Gerindra tengah menyiapkan strategi khusus untuk mendongkrak elektabilitas Prabowo Subianto. Sebab, berdasarkan hasil survei sejumlah lembaga, elektabilitas Prabowo pada September hingga November 2022, anjlok. Menurut data dari Charta Politika November 2022 lalu, elektabilitas Prabowo turun 2,4 persen.

"Kami sudah siapkan beberapa program yang tentunya kami harapkan bisa mendongkrak elektabilitas Pak Prabowo agar bisa lebih baik dibandingkan saat ini," ujar Dasco di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (7/12/2022).

"Kami mulai program itu awal Januari 2023," tutur dia.