Polusi Udara Buruk, Sudah 168 Kantor Swasta di Jakarta Terapkan WFH

08 Sep 2023, 20:25 WIB

Gedung-gedung bertingkat dan pemukiman padat penduduk di Jakarta. (IDN Times/Herka Yanis)

Jakarta, IDN Times - Juru bicara Satgas Pengendalian Pencemaran Udara Pemprov DKI Jakarta, Ani Ruspitawati, mengatakan sebanyak 168 perkantoran swasta sudah memberlakukan kebijakan atau work from home (WFH). Mereka berpartisipasi demi mengikuti program dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang digaungkan sejak 21 Agustus 2023 lalu demi mengurangi polusi udara.

"Pelaksanaan WFH di kantor swasta sampai saat ini tercatat sudah dilaksanakan di 168 kantor dengan persentase pegawai WFH di kisaran 20 persen. Ada juga beberapa kantor yang WFH di atas 70 persen," ujar Ani di Balai Kota, Jumat (8/9/2023).

1. Sebanyak 22,43 persen ASN Pemprov DKI WFH

Suasana kerja saat kebijakan WFH hari pertama ASN Pemprov DKI Jakarta di Balai Kota, Senin (21/8/2023). (IDN Times/Dini Suciatiningrum)

Sementara, di kantor Pemrov DKI Jakarta, lanjut Ani, Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melakukan WFH berdasarkan data dari Badan Kepegawaian Daerah tercatat 22,43 persen.

"Jumlah ini mungkin kurang dari 50 persen ini disebabkan karena ada beberapa dinas yang memang tidak bisa dilakukan WFH, seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan Damkar. Itu tidak seluruh pegawainya bisa melaksanakan WFH," katanya.

2. WFH sampai 21 Oktober

Ilustrasi Sekolah dari Rumah (IDN Times/Arief Rahmat)

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik DKI Jakarta, Sigit Wijatmoko, mengatakan pelaksanaan uji coba WFH pada ASN DKI berlaku pada 21 Agustus sampai 21 Oktober 2023. Kebijakan ini berlaku bagi ASN yang melakukan fungsi staf atau pendukung.

"Tidak berlaku pada layanan yang bersifat langsung kepada masyarakat, seperti RSUD, Puskesmas, Satpol PP, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, Dinas Perhubungan, hingga pelayanan tingkat kelurahan," ujar Sigit.

3. WFH diterapkan untuk kurangi polusi udara Jakarta

Suasana gedung-gedung bertingkat yang tertutup oleh kabut polusi di Jakarta, Selasa (25/7/2023). (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)

Kebijakan WFH ASN DKI diterapkan demi membantu dalam mengurangi polusi udara. Diharapkan, dengan berkurangnya pegawai yang masuk, akan membantu mengurangi beban polusi karena kendaraan pribadi milik ASN DKI berkurang kuantitasnya.

"Terkait polusi udara, mungkin sudah mendengar di Jakarta lumayan tinggi dibandingkan provinsi lain. Sesuai rencana Menpan, DKI Jakarta menjadi pilot project WFH dan WFO. Jadi, ada tiga momen yang dilaksanakan," kata Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemprov DKI, Etty Agustijani.