Portfolio Bisnis Prabowo dan Isu 'Miring' yang Selalu Menyertainya

Pada November 2001, bersama Johan Teguh Sugianto dan Widjono Hardjanto, Prabowo mendirikan Nusantara Energi. Perusahaan-perusahaan yang bernaung di dalamnya bergerak di bidang pulp, kehutanan dan pertanian, pertambangan, perikanan komersial, dan jasa pelayanan profesional. Nusantara Energi diklaim memiliki aset USD1 miliar dan mempekerjakan sekitar 10.000 karyawan.

Di bidang jasa pengamanan, seperti ditulis George, Prabowo terkait PT Gardatama Nusantara. Beberapa kliennya adalah perusahaan pertambangan di Kalimantan dan Sumatera. Soal perusahaan tambang, Prabowo pernah menjadi komisaris perusahaan migas di Kazakhstan, Karazanbasmunai.

Terakhir, Prabowo mencoba mengambil alih perusahaan milik Mohammad Hasan, yang lebih dikenal sebagai Bob Hasan, bos PT Kiani Kertas. Perusahaan ini mengalami kredit macet. Ketika perusahaan ini dalam masalah, JP Morgan menawarnya dengan harga tinggi. Prabowo lalu datang. Belakangan saat diperiksa kejaksaan, ketika Prabowo masuk ke bisnis ini lewat PT Anugerah Citra Investama, Kiani Kertas disebut-sebut sudah mengalami kredit macet selama enam tahun.  

Kiani dianggap aset penting nasional bagi Prabowo. Bob Hasan dan Prabowo merasa agar perusahaan seperti ini jangan sampai jatuh ke pemodal asing, tapi Prabowo tak berdaya mengamankan perusahaan itu. Akhirnya, perusahaan itu dijual ke JP Morgan.

Namun, PT Kiani Kertas belakangan menjadi PT Kertas Nusantara. Prabowo masih terkait dengan perusahaan ini. Tiap menjelang Prabowo maju menjadi calon presiden, isu soal pegawai Kiani Kertas yang belum menerima gaji mendadak jadi isu panas.

PT Kertas Nusantara terus menjadi perbincangan dan tidak bisa dilepaskan dari Calon Presiden Prabowo Subianto. Termasuk, menjelang debat calon presiden Pilpres 2019 dengan topik ekonomi. Sebab, perusahaan pulp yang awalnya milik Bob Hasan itu menjadi saksi bagaimana Prabowo membangun bisnis setelah tak lagi berkarier di militer.

Saat itu, Prabowo yang baru saja mengakhiri kariernya di militer mendapatkan pinjaman lebih dari USD 200 juta dari Bank Mandiri, bank milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang telah listed di pasar modal.

Runtuhnya rezim Orde Baru menyusul krisis ekonomi yang melanda Asia Tenggara, termasuk Indonesia, menyebabkan sejumlah konglomerasi runtuh dengan utang menggunung.

Kiani Kertas, cikal bakal PT Kertas Nusantara termasuk perusahaan yang disita pemerintah melalui Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), sebagai jaminan atas utang Bob Hasan di Bank Umum Nasional.

Lewat proses divestasi BPPN, Prabowo membeli PT Kiani Kertas yang kemudian mengubah nama menjadi PT Kertas Nusantara. Salah satu pendanaannnya, memanfaatkan fasilitas pinjaman Bank Mandiri.

Prabowo mendapat kucuran Bank Mandiri senilai USD 201.242.000 (saat itu sekitar Rp1,89 triliun) meski baru beberapa tahun menjadi pengusaha setelah tak lagi di militer sejak 1998. Namun pembayaran kredit itu hingga 2007. Hal itulah yang menyebabkan Prabowo pernah mengakui dirinya sulit mendapatkan pinjaman dari bank-bank yang ada di Indonesia.

“Kreditnya macet triliunan. Lalu oleh BPPN dijual melalui Program Penjualan Aset Kredit (PPAK). Alasannya, sayang kalau diambil asing. Karena jiwa nasionalismenya tinggi, Prabowo mau dan menyuntik dana US$ 30 juta. Kalau tidak salah ingat, itu tahun 2003,” ungkap Dewan Pakar Ekonomi Badan Pemenangan Nasional (BPN) Dradjad Wibowo kepada IDN Times, Kamis (13/3).

"Setelah itu, jelas Kiani perlu kredit modal kerja untuk operasinya. Kiani menghubungi beberapa bank, termasuk Bank BUMN. Ternyata tidak ada yang mau memberi kredit. Padahal bank-bank itu begitu mudahnya menggelontorkan kredit ratusan miliar, bahkan triliunan ke konglomerat yang berlatar belakang etnis tertentu,” Dradjad melanjutkan.

Seiring berjalannya waktu, kejaksaan mencium ketidakberesan dalam proses pengambilalihan PT Kiani Kertas. Pada 2005, Kejaksaan Agung memeriksa Prabowo sebagai saksi proses pengambilalihan kredit PT Kiani Kertas di Bank Mandiri. Saat itu, Prabowo menyebut mengambil alih PT Kiani Kertas karena kreditnya sudah macet selama enam tahun. Pengambilalihan kredit PT Kiani Kertas di Bank Mandiri senilai US$ 201.242 juta atau sekitar Rp1,89 triliun.

Seperti dilansir majalah Tempo, mantan Komandan Jenderal Kopassus itu dimintai keterangan selama 10 jam. "Jadi waktu itu kami berupaya menyelamatkannya," ujar dia di Kejaksaan Agung, Selasa 5 Juli 2015.

Prabowo menilai, Kiani merupakan perusahaan beraset strategis. Terkait penjualan sejumlah aset Kiani ke JP Morgan, Prabowo beralasan karena perusahaan itu membutuhkan suntikan modal kerja senilai US$50 juta. Namun menurutnya, Bank Mandiri belum menyetujui permintaan itu.

"Saya butuh waktu guna mencari US$50 juta karena kemampuan menjalankan Kiani Kertas dari bulan ke bulan sangat sulit," ujar Prabowo, saat itu.

Prabowo mengaku telah melaporkan pada pemerintah mengenai niatnya menjual aset Kiani Kertas, meski sebetulnya perusahaan itu tetap di tangan putra Indonesia. Selain itu, industri kertas di Indonesia sangat kompetitif dengan masa tebang pohon enam hingga tujuh tahun.

Kejaksaan Agung kemudian mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) atas kasus itu. Andi Lolo sebagai ketua tim jaksa yang melakukan penyelidikan kasus ini menyebut seluruh kewajiban debitor telah dilunasi kepada Bank Mandiri, alias tidak ada kerugian negara dalam kasus ini.

Pelunasan uang pengambilalihan aset PT Kiani Kertas telah dilakukan pada 26 Desember 2007. Pelunasan itu dibantu adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo. Pada April 2007 di Kantor Kepresidenan usai bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Prabowo membenarkan urusan dengan Bank Mandiri telah selesai.

Saat itu, Prabowo tidak membantah dan tidak membenarkan apakah uang yang digunakan untuk membayar utang berasal dari penjualan saham Hashim di Nations Energy.

Lunas dari pemenuhan kewajiban terhadap Bank Mandiri, belum membuat operasional Kertas Nusantara berjalan mulus. Beberapa sumber menyebut operasional perusahaan ini tidak berjalan layaknya operasional perusahaan yang mengelola pabrik yang menguasai areal sekitar 3 ribu hektare ini.

Pada pertengahan 2018, perusahaan ini mendapat tuntutan dari bekas pegawainya, lantaran belum memberikan gaji dan tunjangan hari raya (THR) sejak 2014. Karyawan yang tergabung dalam Serikat Pekerja Perkayuan dan Perhutanan (SPKAHUT) itu kemudian melaporkan kepada Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).

Gugatan pailit yang dilayangkan salah satu kreditor Kertas Nusantara, tidak adanya laporan produksi ke asosiasi dan dinas terkait di Kabupaten Berau serta aksi karyawan Kertas Nusantara yang menuntut pembayaran gaji dan THR, mengindikasikan Prabowo belum berhasil menyelamatkan Kertas Nusantara yang diambilnya dari BPPN.

Terkait masalah ini, anggota Badan Komunikasi Partai Gerindra Andre Rosiade mengakui, memang ada kesulitan yang dialami Prabowo dalam mengelola PT Kertas Nusantara.

’’PT Kertas Nusantara ini dalam kesulitan. Ada utang usaha pada pihak ketiga. Modal kerjanya tidak ada,’’ tutur dia.

Kendati, Andre mengatakan, PT Kertas Nusantara masih milik Prabowo, meskipun dia tidak yakin apakah perusahaan itu sudah beroperasi normal atau tidak. Informasi terakhir yang diketahuinya, memang belum beroperasi lagi.

Pekerjaan rumah Prabowo yang ingin menyelamatkan pabrik itu juga belum selesai. Beberapa masalah masih muncul, sehingga tidak bisa dilepaskan dari Prabowo dan menjadi portofolio yang membebani hingga kini.

Sementara, dari penelusuran berbagai sumber menyebutkan ribuan karyawan PT Kertas Nusantara dirumahkan dan perusahaan masih memiliki utang untuk membayar gaji. Terbaru, bakal ada gelar perkara pada Maret 2019, namun urung dilakukan.

Memang, sudah menjadi rahasia umum jika nasib karyawan PT Kertas Nusantara masih terkatung-katung karena bisnisnya tidak berjalan baik. Sudah bertahun-tahun perusahaan milik Prabowo dan Hashim itu belum menyelesaikan permasalahan dengan karyawan, yang sejak 2014 disebut-sebut telah merumahkan 1.400 karyawan. Akibatnya, hampir setiap tahun selalu ada aksi dari karyawan untuk menuntut haknya. 

Bahkan, tunggakan gaji karyawan selama lima tahun itu disebut-sebut menelan dana yang tidak sedikit, yakni Rp540 miliar. Namun saat IDN Times mengonfirmasi kebenaran data tersebut, pihak BPN tidak ada yang bersedia menanggapinya.

“Wah saya tidak banyak tahu tentang operasional perusahaan Prabowo,” kata Dewan Pakar Badan Pemenang Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Dradjad Hari Wibowo.

Prabowo diketahui memiliki beberapa perusahaan. Satu di antaranya adalah PT Nusantara Energy yang sebelumnya bernama PT Kiani Kertas. Perusahaan ini bergerak di bidang kertas dan bubur kertas. Kabarnya, pabrik ini merupakan satu-satunya pabrik bubur kertas terbesar di Asia Tenggara.

Pada bidang kelapa sawit, Prabowo punya perusahaan bernama PT Tidar Kerinci Agung. Dikutip dari situs Tidar Kerinci Agung, perusahaan ini didirikan sejak 1984 oleh keluarga besar Soemitro Djojohadikusumo, ayah Prabowo.

Perusahaan Prabowo lainnya yaitu PT Tanjung Redeb Hutani, bisnis yang bergerak di bidang kehutanan dan perkebunan. Perusahaan ini terletak di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur.

Perusahaan keempat yakni PT Batubara Nusantara Coal, bergerak di bidang pertambangan. Batubara Nusantara Coal merupakan anak perusahaan dari Nusantara Energy.