PP Tunas Berlaku, MUI Ingatkan Platform Digital Patuhi Aturan RI

Zainut mengatakan, pemerintah memiliki mandat agama dan konstitusi untuk menghilangkan potensi bahaya, termasuk di ruang digital. Terlebih, bahaya itu bisa mengancam tumbuh kembang anak Indonesia.

"Kehadiran teknologi harus selaras dengan nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan yang beradab. MUI memandang bahwa kepatuhan platform digital terhadap hukum di Indonesia adalah bentuk penghormatan terhadap kedaulatan bangsa," kata dia.

"Kami mendorong platform yang masih belum memenuhi ketentuan untuk segera melakukan akselerasi penyesuaian fitur dan sistem mereka, sebelum tindakan administratif yang lebih keras diambil oleh pemerintah," sambungnya.

Dalam kesempatan itu, MUI menyayangkan ada platform digital yang tidak kooperatif terhadap aturan di Indonesia. MUI tidak ingin Indonesia hanya dianggap sebagai pasar bebas dan mengabaikan keamanan anak-anak.

"Prinsip universalitas yang ditekankan Menkomdigi sangat tepat. Kami menuntut agar platform seperti Instagram, Facebook, dan YouTube segera melakukan self-correction," ucap dia.

Lebih lanjut, Zainut menyampaikan dukungannya terhadap penegakan hukum hingga pemblokir platform yang tidak mau mengikuti aturan.

"Prinsip kedaulatan digital Indonesia tidak boleh digadaikan. Namun, kami juga mengingatkan agar proses ini dilakukan secara transparan, objektif, dan terukur, dengan tetap mengedepankan kepentingan publik yang lebih luas serta memastikan bahwa ekosistem digital Indonesia tetap sehat dan edukatif," ujar dia.