Prabowo Absen di Rapat Komisi I, Pilih Acara Bareng Mega di Unhan

06 Jun 2022, 18:13 WIB

Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, ketika menjadi penguji sidang doktor Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto pada Senin, 6 Juni 2022. (Tangkapan layar YouTube PDIP)

Jakarta, IDN Times - Menteri Pertahanan Prabowo Subianto terlihat absen dari rapat kerja dengan komisi I pada Senin, (6/6/2022). Kehadirannya di Gedung DPR Senayan diwakilkan oleh Wakil Menteri Pertahanan M Herindra.

Padahal, topik rapat yang dibahas secara tertutup dengan komisi I itu cukup penting yakni realisasi dan evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2021. Selain itu turut dibahas Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kemhan tahun 2023.

Di rapat itu turut dihadiri oleh Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD), Jenderal Dudung Abdurachman, Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL), Laksamana Yudo Margono dan Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal Madya A Gustaf Brugman.

Sementara, Prabowo sejak pagi tadi sudah terlihat berada di Universitas Pertahanan, Bogor. Hal itu lantaran pada hari ini, Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto menghadapi promosi doktor. Tidak tanggung-tanggung, penguji disertasi Hasto adalah Ketum PDIP, Megawati Soekarnoputri.

Selain, Prabowo, terdapat sejumlah menteri dan pejabat tinggi yang ikut menyaksikan sidang promosi doktor itu. Mulai dari Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, Mendikbud, Nadiem Makarim, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri Perhubungan Budi Karya Budi Sumadi hingga Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Jenderal Budi Gunawan. Berdasarkan keterangan dari PDIP, judul disertasi Hasto yakni "Diskursus Pemikiran Geopolitik Soekarno dan Relevansinya Terhadap Pertahanan Negara."

Lalu, apa kehadiran Prabowo di acara promosi doktor Hasto bagian dari lobi-lobi untuk mempererat koalisi jelang pemilu 2024?

1. Prabowo makin lengket dengan Mega jelang pemilu 2024

www.instagram.com/@puanmaharani

Hubungan Prabowo dan Mega kian 'mesra' dan sering terlihat bersama jelang pemilu 2024. Bahkan, di hari pertama Idul Fitri pada 2 Mei 2022 lalu, ia juga bersilaturahmi ke rumah Mega di Jalan Teuku Umar.

Menurut Ketua DPP PDI Perjuangan, Eriko Sotarduga, di dalam pertemuan itu, kedua ketum tak membahas mengenai isu politik. Menurutnya, dua ketum hanya mengisahkan cerita lucu saja.

"Ada yang pangkatnya sudah Mayor turun lagi jadi Kapten pada zaman-zaman perjuangan dulu seperti itu. Jadi pemangkatan dulu kan masih belum sempurna seperti sekarang," ungkap Eriko kepada media pada 2 Mei 2022 lalu.

Tetapi, pernyataan Eriko itu diragukan oleh pengamat politik dari Lembaga Survei Kedai Kopi, Hendri Satrio. Menurut Hendri, Prabowo sudah pasti mau bila dijodohkan dengan Puan untuk bisa berkoalisi di pemilu 2024. Tetapi, keputusan final PDIP berkoalisi dengan partai mana ada di tangan Mega.

"Makanya, Mega memang harus sering berkomunikasi dengan Megawati," kata Hendri kepada media pada 4 Mei 2022 lalu.

Hendri menambahkan bila Prabowo tak sering melakukan komunikasi dengan Megawati, elektabilitasnya yang tinggi itu akan sia-sia. Karena dia tak akan mendapatkan pasangan di Pilpres 2024 mendatang.

"Jangan sampai kemudian, dengan elektabilitas tinggi, dia gagal dapat pasangan yang akhirnya gagal maju ke pilpres," tutur dia.

2. Prabowo termasuk salah satu menteri yang minta restu Jokowi untuk maju pemilu 2024

ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

Sementara, nama Prabowo disebut-sebut merupakan satu dari empat menteri yang telah meminta izin kepada Jokowi agar bisa maju dalam pemilu 2024. Prabowo disebut meminta restu untuk kembali mencalonkan diri jadi presiden.

Hal itu disampaikan politikus senior PDI Perjuangan, Panda Nababan, ketika berbicara di program siniar politik.

"Kalau yang ku dengar cerita, Pak Jokowi sudah bertanya (ke para menterinya). Airlangga mau maju atau gak (di Pemilu 2024). Jawabannya, (Airlangga) mau maju. Dia tanya Sandiaga Uno, katanya maju. Dia tanya Erick (Thohir), mau maju, dia tanya Puan (Maharani), dia bilang maju (di Pemilu 2024). Dia tanya Prabowo, dijawab saya maju dengan izin Bapak," ungkap Panda ketika berbicara di program siniar Total Politik yang dikutip, 19 April 2022.

Pernyataan Panda itu untuk memberikan ketegasan ke publik bahwa Jokowi tak ingin maju lagi dalam Pemilu 2024. Namun, usai pertemuannya dengan Ketua Umum Partai Nasional Demokrat, Surya Paloh, Prabowo justru menunjukkan indikasi tak lagi ngotot maju pemilu 2024 sebagai capres. Ia bahkan membuka diri bila harus mengusung kandidat lain.

"Yang pasti ia harus sosok yang sungguh-sungguh komit dan setia kepada Pancasila, UUD 1945 seutuhnya. Tidak sebagai mantra, tapi seutuhnya. Saya kira itu kriteria yang paling penting," ungkap Prabowo di Kantor DPP Partai Nasdem, Jakarta, 1 Juni 2022.

"Kalau bisa yang berpengalaman. Tapi, gak harus Prabowo juga. Bisa siapa saja," katanya.

3. Hasto sebut pemikiran Soekarno sangat pengaruhi industri pertahanan di dalam negeri

Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto ketika sedang mempertahankan disertasinya untuk meraih gelar doktor dari Universitas Pertahanan pada Senin, 6 Juni 2022. (Dokumentasi PDI Perjuangan)

Sementara, di dalam disertasinya, Hasto mengatakan pemikiran geopolitik Soekarno dinilai berpengaruh ke industri pertahanan di dalam negeri ketika itu. Bahkan, karena menerapkan konsep pertahanan berdikari (berdiri di atas kaki sendiri), dilakukan pengembangan proyek strategis di industri pertahanan, salah satunya dengan membuat bom atom.

Uji coba bom atom itu rencananya bakal dilakukan pada 5 Oktober 1965, beberapa hari sebelum sang proklamator digulingkan. "Oleh Soekarno pada 5 Oktober 1965, sebenarnya akan dilakukan uji coba bom atom sebagai hadiah untuk ABRI, sebagai anak kandung revolusi Indonesia," kata Hasto ketika memaparkan disertasinya di hadapan Megawati.

Lebih lanjut, Hasto mengatakan bahwa dengan implementasi geopolitik Soekarno, ABRI berhasil menjadi militer terkuat di belahan bumi selatan. ABRI, kata Hasto, juga mampu melakukan proyeksi kekuatan seperti memberikan bantuan militer ke Aljazair pada periode 1960 hingga 1961. Ada pula bantuan militer yang diberikan pada 1965.

Ia menambahkan kebijakan pertahanan era Soekarno disusun berdasarkan prinsip politik luar negeri bebas aktif dengan politik pertahanan bersifat defensif, aktif dan tak agresif. "Dengan konsep itu maka bila ada suatu negara yang menyerang Indonesia, kekuatan AL dan AU Indonesia harus mampu menghancurkan negara agresor sebelum masuk ke wilayah Indonesia," tutur dia lagi.