Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Install
For
You

Prabowo Diminta Terbitkan Perppu Talangi Ongkos Haji 2026 Imbas Avtur

Amir Faisol
Prabowo Diminta Terbitkan Perppu Talangi Ongkos Haji 2026 Imbas Avtur
Jemaah haji saa melaksanakan tawaf sunah usai puncak haji di Masjidil Haram, Makkah, Arab Saudi, Jumat (13/6/2025). (Media Center Haji 2025/Rochmanudin)
  • DPR dan pemerintah berdebat soal rencana penggunaan APBN untuk menalangi kenaikan ongkos haji 2026 akibat lonjakan harga avtur.
  • Wamenhaj Dahnil Anzar menegaskan APBN siap menanggung biaya tambahan, namun terkendala aturan hukum dalam Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
  • Legislator Gerindra mengusulkan Presiden Prabowo menerbitkan Perppu agar penggunaan APBN memiliki dasar hukum kuat di tengah kondisi force majeure.
Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)
14 April 2026

DPR dan Pemerintah menggelar rapat kerja menjelang pelaksanaan Haji 2026 untuk membahas rencana penggunaan APBN menalangi kenaikan ongkos penerbangan akibat lonjakan harga avtur. Dalam rapat itu, muncul usulan agar Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Perppu sebagai solusi hukum.

kini

Pemerintah masih membutuhkan dasar hukum yang kuat sebelum menggunakan APBN untuk menanggung kenaikan biaya haji. Usulan penerbitan Perppu oleh Presiden Prabowo menjadi opsi yang tengah dipertimbangkan.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)
  • What?
    DPR dan Pemerintah berdebat mengenai rencana penggunaan APBN untuk menalangi kenaikan ongkos penerbangan haji 2026 akibat lonjakan harga avtur, serta usulan penerbitan Perppu oleh Presiden Prabowo Subianto.
  • Who?
    Pihak yang terlibat antara lain Presiden Prabowo Subianto, Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak, Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang, dan Wakil Ketua Komisi VIII Abdul Wachid.
  • Where?
    Rapat kerja berlangsung di Gedung DPR RI, Jakarta.
  • When?
    Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Selasa, 14 April 2026, menjelang pelaksanaan ibadah haji tahun 2026.
  • Why?
    Kenaikan harga avtur menyebabkan biaya penerbangan haji meningkat. Pemerintah ingin meringankan beban jemaah tanpa melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
  • How?
    DPR mengusulkan agar Presiden menerbitkan Perppu sebagai dasar hukum penggunaan APBN. Pemerintah menyatakan siap menanggung biaya jika ada kesepakatan politik dan landasan hukum yang jelas.
Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)
Ada rapat orang penting di Jakarta. Mereka bicara soal biaya naik untuk orang yang mau pergi haji karena harga bensin pesawat naik. Pak Prabowo diminta bikin aturan baru supaya uang dari negara bisa bantu bayar, biar jamaah gak susah. Sekarang mereka masih diskusi cari cara yang aman dan sah menurut hukum.
Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)
Rapat antara DPR dan pemerintah menunjukkan komitmen bersama untuk melindungi jemaah haji dari dampak kenaikan harga avtur. Perdebatan yang terjadi mencerminkan kehati-hatian kedua pihak dalam memastikan penggunaan APBN tetap sesuai hukum. Upaya mencari dasar hukum yang kuat, termasuk usulan penerbitan Perppu, menandakan keseriusan pemerintah menjaga transparansi dan kepastian hukum dalam kebijakan publik.
Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - DPR dan Pemerintah menggelar rapat kerja menjelang pelaksanaan Haji 2026 pada Selasa (14/4/2026). Perdebatan sengit terjadi antara kedua pihak tentang rencana penggunaan APBN untuk menalangi kenaikan ongkos penerbangan haji imbas lonjakan harga avtur.

Dalam rapat tersebut, parlemen mengusulkan agar Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagai jalan keluar atas kebuntuan hukum.

Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj), Dahnil Anzar Simanjuntak, mengatakan, pada prinsipnya APBN siap menanggung kenaikan ongkos haji imbas kenaikan harga avtur agar tidak dibebankan kepada jemaah.

Namun, Dahnil mengakui pemerintah masih terbentur ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

“Presiden tidak menginginkan kenaikan avtur itu ditanggung oleh jemaah. Solusinya, apakah APBN kuat? Ternyata kuat. Tapi persoalannya, ini aman gak secara hukum?” kata Dahnil dalam rapat tersebut di Gedung DPR RI, Jakarta.

1. Penggunaan APBN harus sesuai undang-undang

Komisi VIII DPR memanggil Kementerian Haji dan Umrah bahas haji 2026 di tengah eskalasi di Timur Tengah. (IDN Times/Amir Faisol)

Politikus Partai Gerindra itu mengatakan, pemerintah telah menelaah secara mendalam dari aturan yang ada bahwa komponen ongkos haji, termasuk kenaikan biaya, semestinya ditutup melalui biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

“Kalau tidak sesuai dengan undang-undang, kami enggak berani juga menggunakan APBN. Kami butuh bantalan hukum yang kuat,” ujar dia.

2. Pemerintah butuh kepastian hukum

Komisi VIII DPR memanggil Kementerian Haji dan Umrah bahas haji 2026 di tengah eskalasi di Timur Tengah. (IDN Times/Amir Faisol)

Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, menilai pemerintah tidak perlu berlarut-larut dalam perdebatan. Keputusan Presiden agar kenaikan ongkos haji tidak dibebankan kepada jemaah, seharusnya bisa langsung dieksekusi dengan dasar kondisi darurat (force majeure).

“Ini kalau begini mengambang. Namanya force majeure, apa pun bisa. Presiden sudah bicara, tidak ditanggung jemaah. Ya sudah, itu force majeure,” kata Legislator PKB itu menanggapi Dahnil.

Dahnil menekankan pentingnya kepastian hukum bagi pemerintah. Sebab, kata dia, hingga kini belum ada dasar hukum yang kuat untuk menetapkan kondisi force majeure, termasuk dari pihak Arab Saudi.

“Kami tidak menemukan penetapan force majeure. Kami khawatir ini jadi preseden hukum yang salah ke depan,” kata dia.

3. Legislator Gerindra usul Prabowo terbitkan Perppu

Menag Nasaruddin Umar dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/11/2025).

Di tengah perdebatan itu, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Fraksi Gerindra, Abdul Wachid, mengusulkan penerbitan Perppu oleh Presiden. Menurut dia, skema pembiayaan seperti sebelumnya sulit diulang karena kondisi keuangan BPKH saat ini tidak cukup kuat untuk menanggung tambahan beban.

“Kalau memang itu dari APBN, cantolan hukumnya apa? Karena ini force majeure, Presiden bikin Perppu, Pak. Itu solusinya,” ujar Wachid.

Dahnil menyatakan, pemerintah pada dasarnya siap mengeksekusi penggunaan APBN, selama ada kesepakatan politik dan dasar hukum yang jelas. Selain itu, pemerintah juga menghitung kebutuhan riil anggaran bersama maskapai, termasuk Garuda Indonesia dan Saudia Airlines.

“Kalau disepakati sebagai force majeure dan ada dasar hukumnya, kami sangat siap. Pemerintah sanggup meng-cover,” kata dia.

Editor’s Picks
Menhaj Setop Wacana War Ticket Haji usai Menuai Gelombang Kritik
Wacana War Tiket Haji, HNW Ingatkan Aturan Pembagian Kuota Tambahan
Topics
Prabowo SubiantoHaji 2026Konflik Timur TengahHarga Avturupdate me

Editorial Team

EditorDeti Mega Purnamasari

Tonton lebih seru di