Prabowo Ingin Gerindra Tetap Oposisi, Begini Alasannya

01 Jul 2019, 13:35 WIB

Pasangan calon presiden dan wakil presiden Pilpres 2019 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)

Jakarta, IDN Times - Anggota Dewan Penasihat DPP Partai Gerindra Muhammad Syafi'i mengatakan, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto ingin partainya tetap menjadi oposisi pemerintah pasca-Pilpres 2019.

Keinginan Prabowo semata hanya ingin menjaga demokrasi, dengan menjadi oposisi yang mengawasi jalannya pemerintahan lima tahun ke depan.

"(Prabowo) berada di luar pemerintahan. Demokrasi yang sehat itu harus ada check and balance, yaitu selain partai pendukung, harus ada partai oposisi, dan saya meyakini Gerindra akan tetap pada posisi sebagai oposisi,” kata Syafi'i saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (1/7).

1. Sikap Prabowo sejalan dengan keinginan mayoritas kader Gerindra

IDN Times/Irfan Fathurohman

Syafi'i tak memungkiri adanya perdebatan di antara kader soal posisi partai pasca-Pilpres 2019. Namun, Syafi'i menegaskan, mayoritas kader ingin Gerindra tetap menjadi oposisi.

“Ketika kita memilih oposisi, kecenderungan kader arahnya sama, memilih menjadi oposisi," ujar dia.

2. Gerindra sudah terbiasa oposisi

IDN Times/Irfan Fathurohman

Menurut Syafi'i, Gerindra sudah terbiasa menjadi oposisi. Sehingga perdebatan mengenai arah dan sikap partai sudah berkurang. Pada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono 2009-2014, Gerindra menempatkan posisinya sebagai oposisi pemerintah.

Kemudian pada 2014-2019 di bawah pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, partai yang diketuai Prabowo itu kembali memilih menjadi oposisi.

"Mungkin karena sudah terbiasa jadi oposisi maka perbedaan pendapat, apakah menjadi partai pendukung atau menjadi oposisi, itu perdebatannya semakin berkurang," kata Syafi'i.

3. Kemungkinan oposisi Gerindra bersama PKS?

IDN Times/Irfan Fathurohman

Mengenai koalisi Indonesia Adil Makmur, Prabowo sendiri telah mempersilakan anggota partai koalisi untuk menentukan nasib ke depan masing-masing. Kendati, tak menutup kemungkinan PKS memposisikan diri sama dengan Gerindra, menjadi oposisi.

“Ketika masing-masing sudah memutuskan menjadi oposisi, pasti bisa bertemu sebagai gabungan partai oposisi. Tapi pada prinsipnya kita beroposisi sendiri, tapi kalau nanti kemudian ternyata PKS juga oposisi, berarti kita punya positioning yang sama kalau kemudian PAN juga mungkin oposisi,” kata Syafi’i.

4. Oposisi bukan berarti menutup pintu rekonsiliasi pasca-Pemilu 2019

ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan

Meski menempatkan diri sebagai oposisi, Prabowo tak menutup pintu rekonsiliasi dengan Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2019-2024 Joko "Jokowi" Widodo-Ma’ruf Amin. Namun, rekonsiliasi yang dimaksud bukan tawar-menawar jatah kursi, terlebih isu yang berkembang soal tawaran menteri pertanian.

“Rumor banyak, tapi itu tidak sesuai dengan prinsip oposisi. Saya bilang rumor itu terus bergulir, tapi kalau kita memilih menjadi oposisi, saya kira sudah tahu jawabannya seperti apa, gak mungkin kita terima tawaran itu,” kata Syafi'i.