"Kami semua akan menerima di ruang delegasi, di ruang rapat gabungan itu dengan kehormatan penuh. Pakai jas, pakai dasi, komplitlah," ujar politisi PDI Perjuangan (PDIP) itu.
Mahfud MD: Prabowo Seharusnya Ajukan Nama Cawapres ke MPR pada 19 November

- Mahfud MD menilai sidang istimewa MPR 9 Desember 2026 berpotensi bermasalah hukum bila dua nama cawapres belum diajukan sebelum batas 19 November, berdasarkan hitungan 14 hari kerja.
- Mahfud menyarankan MPR menunda sidang hingga 14 hari kerja setelah menerima usulan Presiden; jika nama diserahkan 25 November, sidang dihitung jatuh pada 15 Desember 2026.
- Prabowo disebut akan menyerahkan langsung dua nama cawapres ke MPR pada 25 November, sementara jadwal sidang 9 Desember sebelumnya diundur atas usul Presiden karena agenda padat dan konsultasi koalisi.
Jakarta, IDN Times - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD, mewanti-wanti Presiden Prabowo Subianto dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) bahwa calon wakil presiden yang akan dipilih lewat sidang istimewa 9 Desember berpotensi jadi masalah hukum. Sebab, berdasarkan aturan yang ada, bila MPR ingin menggelar sidang istimewa pada 9 Desember, maka dua cawapres seharusnya sudah disetor paling lambat pada Kamis, 19 November 2026 pukul 00.00 WIB.
"Bahwa jika sampai kemarin, Kamis (19/11/2026) jam 00.00 WIB, {residen belum mengajukan dua nama calon wapres pengganti Gibran, maka MPR, mungkin, tidak bisa bersidang. Bahkan, tidak sah dilakukan pada 9 Desember 2026," demikian cuit Mahfud di akun media sosial X, dikutip Jumat (20/11/2026).
IDN Times telah mendapat izin untuk mengutip cuitan tersebut dari tim Mahfud. Menurut mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu, sesuai aturan di dalam UUD 1945, pengajuan calon pengganti wapres dilakukan dalam 14 hari sebelum sidang MPR. Sedangkan, MPR telah menetapkan sidang istimewa digelar pada 9 Desember 2026. Penetapan tanggal itu diundur dari sebelumnya, yakni 2 Desember 2026.
Mahfud menemukan ada ketidaktelitian penetapan tanggal sidang istimewa bila mengacu ke Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3).
"Di dalam UU MD3 dan di dalam tata tertib MPR ditegaskan bahwa yang dimaksud hari adalah hari kerja dan bukan hari di dalam kalender," kata dia.
Bila dihitung mundur 14 hari kerja dari 9 Desember 2026, maka hari terakhir untuk penyerahan dua nama cawapres jatuh pada Kamis, 19 November 2026. Sementara, rentang waktu dari 25 November 2026 hingga ke 9 Desember 2026 merupakan penetapan tanggal dua pekan di dalam kalender.
1. Mahfud sarankan agar sidang MPR ditunda jadi 14 hari kerja

Cuitan Mahfud MD mengenai penetapan tanggal sidang istimewa MPR untuk pemilihan wakil presiden. (Tangkapan layar Instagram @mohmahfudmd) Mahfud pun menyarankan agar MPR kembali menunda sidang istimewa sesuai ketentuan, yakni 14 hari kerja sejak menerima dua nama calon wapres baru. Tujuannya agar ada kesesuaian antara ketentuan di dalam UUD, UU MD3, dan tata tertib MPR.
"Misalnya Presiden menyerahkan hari ini, Jumat (20/11/2026), maka sidang ditunda menjadi 10 Desember 2026. Begitu seterusnya dihitung mundur dalam 14 hari kerja jika Presiden menyampaikan nama begitu pulang dari RRC. Maka, harus dihitung 14 hari kerja penyerahannya," kata Mahfud.
Hal tersebut, kata Mahfud, bisa terlihat sepele, tetapi penting untuk tetap dilakukan agar tidak menggelinding menjadi masalah politik baru.
"Yang penting 14 hari kerja itu masih ada dalam rentang waktu 60 hari sejak Gibran menyatakan berhenti (mundur)," kata dia.
Gibran diketahui mengajukan pengunduran diri dari jabatan Wapres pada 12 November 2026.
IDN Times pun menghitung, seandainya Prabowo tetap ingin menyerahkan dua nama cawapres pada 25 November 2026, maka 14 hari kerja bagi MPR untuk menggelar sidang istimewa jatuh pada 15 Desember 2026.
2. Prabowo akan bawa sendiri dua calon nama wapres ke MPR

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menghadiri sesi pleno Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-49 ASEAN yang digelar di Philippine International Convention Center (PICC), Pasay, Manila, Filipina, pada Minggu (15/11). (Dok.BPMI Setpres) Sebelumnya, Prabowo disebut akan datang langsung ke Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, untuk menyerahkan dua nama calon wakil presiden (cawapres) kepada pimpinan MPR. Wakil Ketua MPR sekaligus Ketua Tim Ad Hoc Pemilihan Wakil Presiden, Bambang Wuryanto, mengungkapkan, Prabowo kemungkinan menyerahkan dua nama tersebut, pada Rabu, 25 November 2026. Namun, waktu penyerahannya belum ditentukan.
"Pak Presiden sudah memberi kode kepada pimpinan MPR, dalam hal ini Pak Ahmad Muzani, tapi juga sudah dibisikin. Kemungkinan terbesar jamnya belum ditetapkan Pak Presiden akan mengirimkan dua nama pada hari Rabu tanggal 25 November. Jam belum dikatakan," kata Bambang di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Kamis (19/11/2026).
Menurut Bambang, pimpinan MPR akan menerima penyerahan nama tersebut bersama pimpinan fraksi dan pimpinan alat kelengkapan majelis.
Pernyataan senada juga disampaikan oleh Ketua Pelaksana Harian Tim Ad Hoc Pemilihan Wakil Presiden MPR Benny K Harman. Dia mendapat informasi bahwa Prabowo akan hadir langsung untuk menyerahkan kedua nama tersebut.
"Saya mendapatkan informasi begitu, Bapak Presiden akan datang sendiri," kata dia.
3. Sidang istimewa ditetapkan 9 Desember usai berkomunikasi dengan Prabowo

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani sebelum memimpin rapat gabungan MPR dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada Jumat (13/11/2026). (IDN Times/Santi Dewi) Sementara, Ketua MPR, Ahmad Muzani, mengatakan, sidang istimewa untuk pemilihan wakil presiden ditunda menjadi Rabu, 9 Desember 2026. Mundurnya sidang paripurna disepakati melalui rapat gabungan (ragab) yang dilakukan Pimpinan MPR RI, Ketua Fraksi MPR RI, dan Kelompok DPD pada Selasa (16/11/2026).
Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, menjelaskan, jadwal sidang yang mundur merupakan usulan dari Presiden RI Prabowo Subianto usai menanggapi surat hasil ragab MPR yang digelar pada Rabu (13/11/2026).Â
"Rapat gabungan ini diselenggarakan setelah tadi pagi Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia menerima surat dari Presiden Republik Indonesia yang ditujukan untuk MPR. Surat tersebut adalah surat menanggapi surat yang dikirimkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat," ungkap Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat Selasa (16/11/2026).
Politisi Partai Gerindra itu menjelaskan, alasan mundurnya sidang paripurna karena Prabowo memiliki agenda kenegaraan yang cukup padat. Alhasil, memerlukan waktu untuk mengajukan calon nama wapres. Prabowo disebut juga membutuhkan waktu membahas nama calon wapres bersama partai koalisi.
"Akan tetapi, jadwal kegiatan presiden yang padat, kenegaraan jadwal kenegaraan yang begitu luar biasa menyebabkan berbagai macam persiapan untuk mengisi dua nama jabatan, dua nama calon wakil presiden tersebut tetap memerlukan waktu," kata dia.
Oleh karena itu, kata dia, Prabowo mengusulkan agar sidang paripurna dalam rangka pemilihan presiden, jabatan wakil presiden, dan wakil presiden Republik Indonesia digelar pada tanggal 9 Desember 2026.





















