Jakarta, IDN Times - Calon presiden Prabowo Subianto meminta peristiwa meninggalnya ratusan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) diusut tuntas. Dia menyarankan jasad anggota KPPS divisum.
"Kami berbelasungkawa dan kami mohon pihak berwajib menyelesaikan dan mengusut hal ini, sehingga jelas bagi semua unsur apa yang terjadi sebenarnya," kata Prabowo di kediamannya, Kertanegara, Jakarta Selatan, Rabu (8/5).
Dia ingin aparat penegak hukum menyelidiki kematian ratusan anggota KPPS. Caranya adalah dengan memeriksa secara medik jenazah petugas KPPS.
"Perlu ada, kami rasa suatu visum atau pemeriksaan medis petugas-petugas KPPS yang meninggal," kata Prabowo.
Prabowo mendengar, sudah ada 500 lebih anggota KPPS yang meninggal dunia. Ini membuatnya prihatin dan turut berduka.
"Atas nama seluruh Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi, Koalisi Indonesia Adil dan Makmur, kami ingin mengucapkan bela sungkawa yang sebesar-besarnya atas meninggalnya, yang dilaporkan lebih dari 500 petugas pemilu dari berbagai tingkatan, yang telah meninggal dalam proses pemilu. Hal ini belum pernah terjadi dalam sejarah pemilu Republik Indonesia," kata Prabowo.
Data sementara, total jumlah petugas KPPS yang meninggal mencapai 554 orang, baik dari pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), maupun personel Polri.
Berdasarkan data KPU hingga Sabtu (4/5) pukul 16.00 WIB, jumlah petugas KPPS yang meninggal sebanyak 440 orang. Sementara jumlah petugas yang sakit 3.788 orang.
Jumlah itu bertambah dari hari sebelumnya yaitu 424 orang. Begitu pula dengan petugas yang sakit, jumlahnya juga bertambah dari hari sebelumnya yang mencapai 3.668 orang.
KPU akan memberikan santunan kepada petugas KPPS yang sakit maupun meninggal. Bagi petugas yang meninggal, KPU memberikan Rp36 juta per orang.
Sedangkan untuk petugas KPPS yang mengalami cacat, KPU memberikan bantuan sebesar Rp30,8 juta per orang, luka berat Rp16,5 juta per orang dan luka sedang Rp8,25 juta per orang.
KPU menargetkan verifikasi petugas KPPS yang meninggal dan sakit saat bertugas selama Pemilu 2019 selesai sebelum 22 Mei 2019.