Jakarta, IDN Times - Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), Yulius Setiarto, mengkritik penggunaan dana pribadi Presiden Prabowo Subianto dalam pembiayaan kegiatan retreat Kabinet Merah Putih di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, 24-27 Oktober 2024.
Menurut Yulius, tindakan tersebut mengacaukan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Kritik Yulius merespons pernyataan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, yang menyebut kegiatan tersebut dibiayai langsung Presiden Prabowo.
Menurut Yulius, jika informasi tersebut benar, maka ada transaksi finansial antara presiden dan berbagai lembaga negara yang terlibat, seperti TNI AU yang menyediakan pesawat Hercules, Polri yang melakukan pengawalan, serta Akmil yang menjadi lokasi acara.
"Jika benar pernyataan Hasan Nasbi, berarti ada transaksi keuangan antara Presiden Prabowo dengan lembaga negara yang memfasilitasi acara, seperti TNI AU, Polri, TNI, dan lain-lain. Ini mengacaukan tata kelola negara," ujar Yulius dalam keterangannya, Rabu (30/10/2024).
Yulius menjelaskan, setiap transaksi keuangan dengan lembaga negara telah diatur dalam regulasi yang ketat. Selain itu, lembaga negara tidak diperkenankan menerima imbalan dari individu atas layanan yang disediakan, terutama yang terkait penggunaan fasilitas milik negara. Praktik ini, kata dia, melanggar prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang benar.