Pramono Anung menegaskan pentingnya penataan ruang hijau demi mewujudkan Jakarta yang lebih menarik, dengan menyatukan Lapangan Banteng dan Gedung A.A. Maramis.
Antusiasme ribuan warga terhadap penataan ruang publik di Lapangan Banteng, yang menjadi tempat acara di Hari Ulang Tahun (HUT) ke-498 Kota Jakarta pada Juni lalu.
Penataan ini merupakan wujud kolaborasi Pemprov DKI Jakarta dengan Kemenkeu RI, menggunakan biaya non-APBD untuk membangun ruang publik baru.
Jakarta, IDN Times - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan pentingnya penataan ruang hijau demi mewujudkan Jakarta yang lebih menarik.
Hal ini disampaikan Pramono saat menghadiri acara Pencanangan Penataan Integrasi Lapangan Banteng dengan Gedung A.A. Maramis di Lapangan Banteng Sisi Timur, Jakarta Pusat, Kamis (10/7/2025).
Penataan ruang publik ini dilakukan dengan menyatukan dua titik, yaitu Lapangan Banteng dan Gedung A.A. Maramis. Hal ini, menurut Pramono, sebagai bentuk perhatian terhadap setiap sudut kota, agar menjadi ruang aktif, edukatif, dan ramah pejalan kaki.
"Pencanangan ini bagi saya pribadi, apabila ruang publik semakin banyak di Jakarta, itu akan membuat Jakarta menjadi jauh lebih menarik, Bu Menteri. Lapangan Banteng ini sudah kami buka 24 jam sekarang ini dan respons publik yang awalnya penuh dengan kebimbangan, keraguan, apakah betul ini akan membuat masyarakat merasa enjoy di tempat ini, justru menjadi antusias," ujarnya.
Pramono mengakui, di acara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-498 Kota Jakarta pada Juni lalu, sekitar 15 ribu warga merasa antusiasme saat berkunjung ke Lapangan Banteng.
"Sekali-sekali, Bu Menteri Pariwisata maupun Keuangan datang ke sini pada malam hari, masyarakat luar biasa antusias. Bahkan, baru pertama kali, HUT Jakarta yang ke-498 kemarin, yang selama ini kalau gak di Monas, di Ancol, diadakan di sini. Saya baru tahu, Bu, air mancurnya itu bagus. Orang yang hadir kurang lebih 15 ribu, duduk dengan rapi dan acara berjalan dengan baik," kata Pramono.
Pramono menjelaskan, penataan ini menjadi wujud kolaborasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Kementerian Keuangan RI, dengan menggunakan biaya non-APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).
"Kami sudah membiasakan diri untuk membangun tanpa APBD, termasuk di tempat ini. Kami berharap, nantinya masyarakat dapat memanfaatkan ruang publik baru ini dan merawatnya bersama," ujar Pramono, dilansir laman resmi Provinsi DKI Jakarta, Jumat (11/7/2025).