Jakarta, IDN Times - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, akan mengikuti kebijakan work from home (WFH) yang ditetapkan pemerintah pusat. Namun, Pramono memastikan WFH di lingkungan Pemprov DKI tidak akan diterapkan pada hari Rabu.
"Mengenai hari, tentunya tidak hari Rabu. Kenapa tidak hari Rabu? Karena Rabu itu adalah hari transportasi umum," ujar Pramono di DPRD DKI Jakarta, Senin (30/3/2026).
Pramono mengatakan, saat ini Pemprov DKI masih menunggu keputusan pemerintah. Dengan demikian, saat sudah ada ketetapan, maka pihaknya akan segera menutuskan hari WFH bagi pegawai di Pemprov DKI.
"Kalau nanti sudah diputuskan oleh pemerintah pusat, akan memutuskan di luar hari Rabu. Karena Rabu tetap untuk transportasi umum," kata dia.
Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian, Airlangga Hartarto, memastikan kebijakan bekerja dari rumah atau WFH akan ditetapkan pada Maret 2026. Mengingat, Maret hanya menyisakan empat hari, Airlangga menegaskan, pemerintah masih memiliki waktu untuk mulai menjalankan kebijakan tersebut sebelum pergantian bulan.
"Pokoknya akan ditetapkan bulan ini (kebijakan WFH). Bulan ini tinggal berapa hari kan. Ya jadi masih ada waktu," kata dia.
Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, menilai kebijakan WFH satu hari dalam sepekan bisa memberi dampak positif bagi keuangan negara. Jika pemilihan hari dilakukan dengan cermat, kebijakan itu akan menghemat konsumsi bahan bakar minyak (BBM).
Meski demikian, Purbaya belum merinci persentase penghematan tersebut karena angkanya bergantung pada harga minyak mentah dunia. Sementara harga komoditas energi tersebut kerap bergerak fluktuatif.
"Kalau kita pilih dengan cermat, kalau kita pilih Jumat, pasti ada penghematan BBM berapa persen, saya enggak tahu detailnya karena bisa berubah-ubah tergantung harga minyak," ujar dia.