Pramono Tegaskan Bulan Dana PMI Sukarela, Tak Boleh Ada Paksaan

08 Oct 2026, 12:52 WIB2 min read

Dini Suciatiningrum

News

Channel

Add Us on Google

Pramono Tegaskan Bulan Dana PMI Sukarela, Tak Boleh Ada Paksaan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, membuka Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Penanggulangan Bencana Provinsi DKI Jakarta Tahun 2026 di Hotel Aryaduta Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (6/10). (Dok. Pemprov DKI)

Intinya Sih

Gini Kak

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan pengumpulan dana Bulan Dana PMI wajib bersifat sukarela, tanpa kewajiban bagi masyarakat, pejabat, pegawai birokrasi, maupun siswa.
Pramono merespons dugaan penetapan sumbangan hingga Rp2 juta dengan meminta praktik pematokan nominal dihentikan dan tidak kembali diterapkan.
Ia telah berkomunikasi dengan Ketua PMI Jakarta serta jajaran Pemprov DKI, dan meminta aturan larangan penetapan nominal maupun paksaan segera dibuat.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Pramono Anung bilang uang untuk PMI harus diberi dengan mau sendiri. Tidak boleh ada orang yang bilang harus bayar sampai Rp2 juta. Pejabat, pegawai, dan anak sekolah juga tidak boleh dipaksa. Pramono sudah bicara dengan Ketua PMI Jakarta. Sekarang PMI diminta membuat aturan agar tidak ada paksaan.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menegaskan pengumpulan dana dalam program Bulan Dana Palang Merah Indonesia (PMI) sepenuhnya bersifat sukarela. Hal ini merespon surat dugaan adanya penetapan nominal sumbangan dalam program PMI hingga Rp2 juta.

Dia menegaskan dana PMI tidak boleh ada penetapan nominal maupun paksaan kepada masyarakat, termasuk pejabat, pegawai birokrasi, dan siswa di sekolah.

"Jadi bulan dana PMI ini sepenuhnya bersifat sukarela. Tidak boleh kemudian apakah itu pejabat atau dari PMI-nya sendiri menentukan besaran pungutan dari masing-masing yang mendapatkan, seakan-akan menjadi kewajiban membayar PMI ini," kata Pramono di Jakarta Pusat, Kamis (8/10/2026).

1. PMI tidak boleh mematok

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di gedung PMI, Jakarta, Kamis (17/9/2026)/ (IDN Times Dini Suciatiningrum)

Pramono meminta praktik penentuan nominal tersebut dihentikan. Ia mengatakan pola seperti itu tidak boleh kembali diterapkan.

"Karena memang yang seperti ini rupanya dulu-dulu dilakukan seperti yang sekarang terjadi, apalagi yang beredar ada angkanya yang disebutkan ini dan sebagainya. Saya minta untuk itu tidak diperbolehkan," katanya.

2. Pengumpulan dana PMI bersifat sukarela

ilustrasi PMI (dok. PMI Lombok Barat)

Pramono mengaku telah berkomunikasi dengan Ketua PMI Jakarta dan jajaran birokrasi Pemprov DKI untuk menegaskan kembali bahwa pengumpulan dana PMI harus bersifat sukarela.

"Saya tadi sudah, tadi pagi kebetulan telepon lagi kepada Ketua PMI Jakarta dan juga jajaran birokrasi yang ada di Jakarta bahwa itu tidak boleh. Jadi ini benar-benar bersifat sukarela," ujarnya.