Presiden Perlu Turun Langsung Lakukan Reformasi Agraria

20 Feb 2025, 22:06 WIB

Lia Hutasoit

Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko (IDN Times/Aryodamar)

Intinya sih...

Indonesia bisa menjadi negara industri besar dengan menyelesaikan konflik tanah
Presiden Prabowo memerintahkan pengentasan kemiskinan ekstrem dengan memberikan akses tanah kepada rakyat

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Kepala Badan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko mengungkapkan, Indonesia bisa menjadi negara maju jika menyelesaikan konflik-konflik tanah. Contoh negara yang berhasil seperti Jepang dan Korea Selatan.

Menurutnya, dengan kondisi Indonesia saat ini makan Presiden Prabowo Subianto perlu turun langsung memimpin reformasi agraria.

"Presiden Prabowo sudah memerintahkan agar upaya pengentasan kemiskinan ekstrem harus dilakukan dengan memberikan akses tanah kepada rakyat. Kalau perlu dengan Dekrit Presiden," kata Budiman di konferensi pers Asia Land Forum 2025 di Jakarta, dikutip Kamis (20/10/2025).

1. Reformasi agraria perlu dilakukan jika Indonesia ingin jadi negara dengan industri besar

Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko dan Presiden UN Sustainable Development Solutions Network, Jeffrey Sachs. (IDN Times/Aryodamar)

Dia mengungkapkan, reformasi agraria adalah hal yang harus dilakukan apabila Indonesia ingin jadi negara industri besar. Selama reformasi agraria ini tidak selesai, menurutnya, kemiskinan akan sulit untuk lepas.

"Masa depan tidak akan selalu cerah, karena terhantui masalah tanah. Untuk masuk ke industri maju, kita butuh sumber daya alam yang memihak rakyat banyak, terutama tanah," katanya.

2. Berbagai pihak harus berkolaborasi

Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin), Budiman Sudjatmiko bersama Wakil Kepala BP Taskin, Nanik Sudaryati Deyang (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Budiman mengungkapkan masalah reformasi agraria bisa selesai dengan berbagai pihak seperti partai politik, aparat penegak hukum dan organisasi masyarakat hingga LSM dan seluruh lapisan masyarakat.

Menurutnya, jika masyarakat menolak melakukan reformasi agraria maka hal itu akan menjadi bumerang.

3. Presiden harus turun langsung tangani reformasi agraria

Reforma Agraria di Cianjur, Bank Tanah Sediakan 203 Hektare Lahan (IDN Times/istimewa)

Guru Besar Hukum Agraria Universitas Padjadjaran Ida Nurlinda mengungkapkan, Prabowo harus turun langsung tangani reformasi agraria. Salah satu masalah yang sering terjadi adalah masalah tanah adat.

"Kalau tanpa dukungan penuh pemerintah, tanah negara yang dikembalikan menjadi tanah adat bisa dipelintir jadi kasus korupsi," katanya.