Problem Pilkada 2018: Dari Surat Suara Basah Hingga Hilang

Salah satu kendala yang ditemukan Bawaslu adalah adanya surat suara basah. Bagja melihat hal itu ketika mengunjungi Tasikmalaya dan Majalengka kemarin.

"Di Bogor juga ada kabar demikian, kemudian bisa diganti untuk Pilbup dan Pilwakot. Nah sedangkan yang memang Pilgub logistiknya kemarin. KPUD-KPUD Jawa Barat harusnya tanggal 25. Jadi terkendala memasukkan dalam kotak suara. Seharusnya kotak suara dalam keadaan tersegel," ujar Bagja.

Akan tetapi, lanjutnya, kemarin hampir beberapa daerah yang dikunjungi semuanya tidak dalam keadaan tersegel. Hal itu disebkan logistik belum lengkap, misalnya ada sampul surat suara yang belum datang dan belum dibungkus rapi.

Bawaslu juga menerima laporan 2.400 surat suara hilang di daerah Cirebon. Hingga saat ini Bawaslu masih berupaya menelusuri. 

"Yang jadi permasalahan, 2.400 kan bisa digunakan ke mana-mana itu. Kemudian juga permasalahan terbesar adalah formulir C6 dibawa atau tidak, pakai KTP elektronik boleh atau tidak, kan boleh sepanjang ada dalam DPT. Kalau tidak ada dalam DPT, tunggu jam 12 siang sampai jam 1," kata Bagja.

Terkait pemantauan surat suara, Bagja menyatakan tak ada masalah. Tetapi ketika di TPS bersangkutan DPT-nya berbeda, hal itu menjadi masalah.

"Nah kami lagi nunggu laporan temen-temen Panwas. Ada salah satu ini masalah politik uang, perkelahian, aparat penegak hukum, ada yang meninggal. Saya lagi cek nih di mana tapi terlapor kalau tidak salah," tuturnya.

Bagja mengatakan, ada Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Nusa Tenggara Timur (NTT) sempat menolak menjalankan TPS karena ada penduduk yang tak masuk DPT. Namun, akhirnya TPS baru dibuka tadi malam setelah dibujuk oleh pihak KPUD dan Panwas.

Baca Juga: Linimasa: Serba-Serbi Pilkada Papua