Profil Hasto Kristiyanto, Sekjen PDIP Jadi Tersangka KPK

Hasto Kristiyanto lahir di Yogyakarta, 7 Juli 1966. Menjabat sebagai Sekjen PDIP, ia menggantikan Tjahjo Kumolo yang pada 2014 diangkat sebagai Menteri Dalam Negeri pada masa pemerintahan Presiden Joko "Jokowi" Widodo.

Selama menjadi Sekjen PDIP pada 2015-2020, Hasto melakukan restrukturisasi manajemen partai. Melalui perombakan tersebut, Hasto berhasil membuat PDIP menang telak di Pilkada 2019, sehingga ia menjadi kepercayaan ketua Umum PDIP Megawati Sukarnoputri untuk mengelola manajemen administrasi dan strategi partai.

Selama menjadi anggota DPR RI Fraksi PDIP, Hasto menolak pengesahan Perpu Nomor 1 Tahun 2007 tentang Free Trade Zone.

Hasto Kristiyanto sudah mendalami ilmu politik sejak berkuliah di Universitas Gadjah Mada (UGM) bersama tokoh akademisi bernama Cornelis Lay. Ia juga bergaul karib dengan senior-senior politikus dari PDIP Jawa Timur.

Setelah menamatkan S2 di Universitas Prasetya Mulya, Hasto memutuskan aktif berpolitisi di PDIP. Kemudian, Hasto menjadi anggota DPR RI pada 2004-2009 mewakili Fraksi PDIP.

Selain berkarier sebagai politisi, Hasto juga aktif dalam dunia bisnis. Hasto memulai kariernya di PT Rekayasa Industri milik BUMN dalam jabatan UOA Percommisioning/Commisioning Engineer di pabrik instrument air dryer, water treatment, gas turbine generator, dan pabrik Ammonia yang dibawahi langsung oleh M W Kellog, dari Amerika Serikat.

Kemudian, Hasto menjadi project engineer pada pemindahan Pabrik Plasterboard yang berasal dari Swedia. Selain itu, Hasto juga pernah menjadi project manager untuk pembangunan pabrik minyak kelapa sawit di Kalimantan Timur.

Hasto Kristiyanto pernah beberapa kali dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diperiksa sebagai saksi dalam beberapa kasus. Di antaranya terkait dugaan korupsi proyek jalur kereta api Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Dalam kesempatan itu, Hasto menyebut dua menteri kepercayaan Presiden Joko "Jokowi" Widodo yakni Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir dan Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi.

Hasto mengaku dimintai keterangan dalam kapasitasnya sebagai Sekretaris Tim Pemenangan Jokowi-Maruf Amin pada Pilpres 2019. Hasto sendiri disebut Wasekjen PDIP, Yoseph Aryo Adhi Dharmo, yang juga jadi saksi dalam kasus DJKA.

Adi Dharmo diketahui merupakan Kepala Sekretariat Rumah Aspirasi yang menjadi markas pemenangan Jokowi-Maruf pada Pemilu 2019.

Hasto menjelaskan, pada Pilpres 2019, Erick Thohir sebagai Ketua Tim Pemenangan meminta kepada jajaran timnya untuk bergotong-royong menggalang dana. Saat itulah sejumlah jajaran tim pemenangan berhubungan dengan Direktur Prasarana Perkeretaapian, Harno Trimadi yang kini jadi tersangka.

Selain itu, Hasto juga pernah dipanggil KPK dalam kasus eks caleg PDIP Harun Masiku yang sudah lebih dari empat tahun menjadi buronan KPK. Hasto diperiksa pada Senin, 10 Juni 2024.

Kasus bermulai ketika KPK melakukan operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020 terhadap eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan tujuh pihak lainnya. Usai tangkap tangan, KPK menetapkan empat tersangka, yakni Wahyu Setiawan, Agustiani Tio Fridelina, Harun Masiku, dan Saeful Bahri.

Wahyu Setiawan dijebloskan ke Lapas Kedungpane, Semarang, Jawa Tengah pada Juni 2021. Ia dihukum 7 tahun penjara, denda Rp200 juta subsider enam bulan kurungan, serta hak politiknya dicabut selama lima tahun.Namun, Wahyu telah bebas bersyarat sejak 6 Oktober 2023. Ia juga sempat diperiksa lagi oleh KPK sebagai saksi kasus Harun Masiku pada Desember 2023.

Kini, Hasto Kristiyanto telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus Harun Masiku oleh KPK.