Profil Ketua Tim Pansel Calon Anggota KPU: Pernah Jadi Timses Jokowi

Juri diketahui lahir di Brebes pada 6 April 1973. Sebelum menggeluti bidang pemilu, dia memulai karier di dunia pendidikan. Juri merupakan lulusan pendidikan sejarah di IKIP (sekarang UNJ) pada 1999. 

Juri lalu melanjutkan pendidikannya ke tingkat magister di Universitas Indonesia (UI). Ia mengambil program sosiologi dan lulus pada 2003. Dia melanjutkan studi doktor sosiologi di Universiti Malaysia, Kuala Lumpur, pada 2006 hingga 2015. 

Juri memulai karier dengan menjadi guru di SMA di Lab School Jakarta pada 1999-2000. Kemudian, ia pindah menjadi dosen di FISIP Universitas Bung Karno. Juri lalu pindah mengajar lagi ke Universitas Negeri Jakarta (UNJ). 

Meski sejak awal tidak berkarier di isu mengenai pemilu, Juri sudah aktif memantau bidang ini. Dia pernah tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan mendirikan Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP). 

Juri kemudian terpilih menjadi anggota KPU di Provinsi DKI Jakarta pada 2003. Pada 2005, ia terpilih menjadi Plt Ketua KPU DKI Jakarta, lantaran Muhammad Taufik ditahan Kejaksaan Tinggi DKI selama setahun. Ia terbukti melakukan korupsi pengadaan papan tulis whiteboard. 

Pada 2007, Juri benar-benar terpilih menjadi Ketua KPU DKI definitif. Masa tugasnya hanya sampai 2008. Tetapi, dia kembali terpilih menjadi Ketua KPU DKI pada 2008 hingga 2013. 

Kariernya terus menanjak. Juri kemudian terpilih sebagai salah satu anggota KPU di tingkat nasional 2012-2017. Pada 2016, ia juga terpilih menjadi Ketua KPU RI dan menggantikan Husni Kamil Malik yang meninggal dunia karena sakit. 

Juri pun praktis hanya menjabat selama delapan bulan. Sebab, ia mengisi kursi Husni di penghujung masa kinerja KPU pada periode itu. 

Setelah tak lagi aktif di isu mengenai pemilu, Juri rupanya ditarik masuk ke dalam Tim Kampanye Nasional (TKN) yang memenangkan Jokowi-Ma'ruf Amin. Juri duduk sebagai Wakil Direktur TKN bidang advokasi dan hukum. 

Ketika menjadi bagian dari TKN, ia sempat menyampaikan kepada publik agar tidak mengikuti ajakan menolak hasil pemilu. Ia mendorong publik bila menemukan indikasi kecurangan agar dilaporkan ke otoritas terkait, agar diproses sesuai aturan hukum. 

"Sistem pemilu kita telah menyediakan berbagai saluran penyelesaiannya," ungkap Juri pada 2019 seperti dikutip dari kantor berita ANTARA. 

Ia menilai dengan ikut menolak hasil pemilu maka sama saja publik telah mendelegitimasi lembaga dan hasil kerja penyelenggara kontestasi politik tersebut. Usai Jokowi-Ma'ruf berhasil memenangkan pemilu 2019, Juri pun diajak masuk ke Istana. 

Juri dilantik sebagai Deputi IV Kantor Staf Presiden (KSP) pada Juni 2020. Ia membawahi bidang komunikasi dan informasi. 

Berdasarkan data pelaporan harta kekayaan, Juri memiliki harta kekayaan mencapai Rp13,8 miliar. Data ini dilaporkan pada Desember 2020 ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). 

Harta Juri mengalami kenaikan bila dibandingkan 2019 ketika ia melaporkan ke komisi antirasuah. Ketika awal menjabat sebagai tenaga ahli di KSP, Juri melaporkan harta kekayaan mencapai Rp7,2 miliar. Ia juga tercatat melaporkan harta kekayaan pada tahun yang sama tapi mengalami penurunan menjadi Rp6,8 miliar. 

Sementara, ketika melihat laporan harta kekayaannya, Juri diketahui memiliki banyak aset berupa tanah dan bangunan. Ia melaporkan memiliki 13 aset berupa tanah dan bangunan yang bersumber dari pembelian pribadi dan warisan. Tanah dan bangunan itu tersebar di Jakarta Timur, Banten, Bogor, dan Brebes. 

Juri juga memiliki aset yang besar dalam bentuk kas dan setara kas. Nominalnya mencapai Rp946 juta. 

Ia juga memiliki dua mobil yakni Honda Freed buatan 2015 seharga Rp170 juta. Mobil kedua milik Juri yakni Toyota Fortuner produksi 2017 senilai Rp375 juta. 

Sementara, saat menjadi ketua KPU, baik di tingkat provinsi atau pun pusat, tidak ada catatan harta kekayaan Juri.