Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Wakil Menteri HAM, Mugiyanto Sipin. (IDN Times/Aryodamar)

Jakarta, IDN Times - Presiden Prabowo Subianto mengangkat Mugiyanto Sipin sebagai Wakil Menteri HAM, mendampingi Natalius Pigai di Kementerian HAM yang baru dibentuk untuk periode 2024-2029. Mugiyanto adalah aktivis pro-demokrasi dan mantan korban penculikan pada 1998. 

Pengangkatan Mugiyanto menjadi sorotan, mengingat latar belakangnya sebagai pegiat HAM yang memiliki pengalaman panjang dalam advokasi keadilan di Indonesia.

1. Latar belakang aktivis

Kampus UGM. (Dok. ugm.ac.id)

Perjalanan Mugiyanto di dunia aktivis dimulai saat ia berkuliah di Universitas Gadjah Mada (UGM). Pada era 1990-an, ia bergabung dengan Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (SMID), dan aktif dalam gerakan reformasi.

Aktivitasnya sebagai aktivis reformasi membawanya pada pengalaman pahit, ketika ia diculik dan disiksa Tim Mawar pada 1998. Pasukan elite TNI AD ini saat itu dipimpin Prabowo Subianto.  

2. Pengalaman pahit penculikan 1998

ilustrasi penculikan anak (unsplash.com/eh_adit)

Pada 13 Maret 1998, Mugiyanto yang sedang bersembunyi di Rusun Klender, Jakarta Timur, ditangkap Tim Mawar Kopassus setelah ia menghadiri acara solidaritas Timor Leste.

Mugiyanto kemudian dibawa ke beberapa lokasi militer sebelum akhirnya ditahan di markas Kopassus Cijantung, Jakarta Timur. Di sana, ia mengalami penyiksaan dan interogasi intensif terkait aktivitas pro-demokrasinya dan hubungannya dengan tokoh-tokoh politik seperti Megawati dan Gus Dur.

Setelah dijerat UU Anti Subversi pada 15 Maret 1998, Mugiyanto akhirnya dibebaskan pada 6 Juni 1998, menyusul lengsernya Presiden Soeharto. Pasca-pembebasan, ia aktif bersama aktivis HAM Munir mengkampanyekan perlawanan terhadap penghilangan orang di PBB, dan menjadi koresponden stasiun televisi Belanda NOS untuk meliput isu-isu politik di Indonesia.

3. Kiprah di organisasi HAM

Menteri dan Wakil Menteri HAM, Natalius Pigai dan Mugiyanto Sipin. (IDN Times/Aryodamar)

Setelah peristiwa reformasi, Mugiyanto mengambil peran penting dalam berbagai organisasi HAM. Ia memimpin Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI) selama 2000-2014, sebuah lembaga yang fokus membantu korban pelanggaran HAM.

Kemudian pada 2015-2020, ia bergabung dengan International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) sebagai Direktur Program. Pengalamannya juga merambah ke tingkat internasional, saat ia terlibat dalam Federasi Asia Melawan Penghilangan Paksa (AFAD) yang berpusat di Manila pada 2006-2014.

4. Karier di pemerintahan

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Mugiyanto menyapa wartawan setibanya di kediaman Presiden Terpilih Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Selasa (15/10/2024). . ANTARA FOTO/Muhammad Ramdan/rwa. (ANTARA FOTO/MUHAMMAD RAMDAN)

Sebelum diangkat sebagai Wakil Menteri HAM, Mugiyanto telah memiliki pengalaman bekerja di lingkungan pemerintah sebagai Tenaga Ahli Utama di Kantor Staf Presiden (KSP) di bidang Politik, Hukum, Keamanan, dan HAM.

Posisinya di KSP memberinya pengalaman berharga dalam mengintegrasikan perspektif HAM ke dalam kebijakan pemerintah. Mugiyanto juga aktif terlibat dalam berbagai kegiatan pemerintah terkait penegakan hak asasi manusia.

5. Tantangan dan agenda ke depan

Simulasi Dewan HAM PBB saat membahas Isu Uyghur

Dalam posisinya yang baru sebagai Wakil Menteri HAM, Mugiyanto akan menghadapi berbagai tantangan besar. Dilansir Antara, berdasarkan informasi dari Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro, setidaknya ada empat RUU yang perlu menjadi prioritas, yaitu RUU Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT), RUU Masyarakat Adat, revisi UU Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), serta ratifikasi protokol opsional konvensi menentang penyiksaan (OPCAT).

Pengalaman panjangnya sebagai aktivis dan pegiat HAM diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan, dalam mengatasi berbagai permasalahan HAM di Indonesia.

Editorial Team