PSI Heran Commitment Fee Formula E di Jakarta Beda dengan Negara Lain

17 Sep 2021, 12:00 WIB

Dokumentasi - Anies Baswedan saat bernegosiasi mengenai Formula E di New York pada 2019. (facebook.com/Anies Baswedan)

Jakarta, IDN Times - Isu soal penyelenggaraan Formula E belum juga usai. Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mempertanyakan tingginya commitment fee Formula E yang ditanggung APBD Jakarta, yakni 122,102 Juta Poundsterling (sekitar Rp2,4 triliun).

PSI juga menyinggung penyelenggaraan Formula E di sejumlah kota yang tidak dibebankan commitment fee, seperti New York atau Roma yang dibebaskan biaya tersebut hingga 2025.

“Ini patut dipertanyakan, mengapa biaya commitment fee Formula E Jakarta sangat tinggi dan jelas membebani APBD Jakarta,” ujar Wakil Ketua Komisi E dari Fraksi PSI, Anggara Wicitra Sastroamidjojo, dalam keterangannya, dikutip Jumat (17/9/2021).

1. Pemprov perlu pertanyakan kenapa biaya tiap negara beda

Ilustrasi Formula E (IDN Times/Gregorius Aryodamar P)

Anggara kemudian mengungkap, penyelenggaraan Formula E di Montreal, Kanada hanya menuntut biaya Nomination fees for the City of Montreal sebesar 151 ribu dolar Kanada (sekitar Rp1,7 miliar). Biaya race fees sebesar 1,5 juta dolar Kanada (sekitar Rp17 miliar), yang berarti total pembayaraan hanya Rp18,7 miliar.

“Pemprov DKI Jakarta dan PT Jakpro patut jeli dan mempertanyakan, mengapa penerapan biaya komitmen fee di berbagai kota berbeda? Mengapa Montreal hanya membayar lima persen dari biaya commitment fee yang ditagihkan Dispora?," kata dia.

2. Rincian biaya komitmen yang terus bertambah tiap tahun

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memegang mobil balap Formula E. (instagram.com/aniesbaswedan)

Sebagai informasi, Pemprov DKI Jakarta memiliki kewajiban untuk membayar biaya komitmen Formula E selama lima tahun berturut-turut dengan rincian:

Sesi 2019/2020: 20 juta poundsterling.
Sesi 2020/2021: 22 juta poundsterling.
Sesi 2021/2022: 24,2 juta poundsterling.
Sesi 2022/2023: 26,620 juta poundsterling.
Sesi 2023/2024: 29,282 juta poundsterling.

3. Jakpro dan DKI dinilai enggan buka suara secara detil soal Formula E

Facebook.com/AniesBaswedan

Berdasarkan surat Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) DKI ke Gubernur Anies Baswedan pada 15 Agustus 2019, biaya komitmen wajib dilunasi. Jika tidak, maka dianggap wanprestasi dan dapat digugat di Arbitrase Internasional di Singapura.

Menurut Anggara, masih banyak informasi terkait biaya Formula E yang tidak diketahui sepenuhnya, sebab Pemprov DKI Jakarta maupun Jakpro enggan membuka detail kontrak Formula E Jakarta, meski beberapa kali diminta pada rapat komisi E.

“Jika tidak ada interpelasi, maka semua ini akan jadi misteri bagi semua warga Jakarta, karena tidak ada kejelasan dari Pemprov DKI Jakarta dan Gubernur Anies,” jelasnya.