Puan dan Pramono Disebut Bakal Gantikan Gibran, Begini Sikap PDIP

Hasto turut menanggapi munculnya nama Ketua DPR RI Puan Maharani dan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dalam pembicaraan mengenai calon pengganti Gibran.

Ia tidak menampik adanya ketentuan dalam Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) mengenai asal partai politik atau gabungan partai politik pengusung pasangan Prabowo-Gibran. Namun, Hasto kembali menegaskan keputusan politik PDIP tetap menjadi kewenangan Megawati.

"Prinsip-prinsip konstitusionalisme ini harus kita hormati, demokrasi yang baik harus kita hormati," kata dia.

Hal serupa berlaku ketika Hasto ditanya mengenai kemungkinan PDIP bergabung dengan koalisi pemerintahan Prabowo. Ia tidak memberikan jawaban mengenai arah politik partai dan menyerahkan keputusan tersebut kepada Megawati.

"Hal-hal yang terkait dengan keputusan strategis, itu Ibu Ketua Umum yang memutuskan, ya," katanya singkat.

Dalam kesempatan tersebut, Hasto juga menyampaikan pandangan PDIP mengenai dinamika politik setelah Gibran mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden. Ia menilai peristiwa tersebut perlu menjadi bahan evaluasi dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara, terutama terkait kepatuhan terhadap konstitusi dan etika kekuasaan.

Menurut Hasto, seluruh lembaga negara dan pemegang kekuasaan harus menjalankan kewenangannya sesuai aturan. Ia mengingatkan agar tidak ada penyalahgunaan kekuasaan untuk memengaruhi proses ketatanegaraan demi kepentingan tertentu.

"Nah, kemudian terkait dengan dinamika politik nasional saat ini, setelah mundurnya Wakil Presiden Saudara Gibran Rakabuming, PDI Perjuangan berpendapat bahwa ini menjadi suatu momentum bagi kita untuk melakukan suatu koreksi bagaimana negara dibangun melalui ketaatan kepada konstitusi, dan ini harus diikuti dengan penuh kedisiplinan. Tidak boleh ada suatu manipulasi konstitusi dengan menggunakan intervensi kekuasaan," ujar Hasto.

Ia juga menekankan pentingnya supremasi hukum, moral, dan etika dalam membangun kehidupan demokrasi. Menurutnya, pemimpin negara harus memberikan contoh melalui sikap yang mengutamakan kepentingan masyarakat dibandingkan kepentingan pribadi maupun keluarga.

"Siapa yang menyalahgunakan kepercayaan itu, apalagi dengan melakukan intervensi kekuasaan hanya untuk kepentingan sempit, kepentingan anaknya dan sebagainya, maka ini akan menciptakan kerapuhan," tandasnya.

Hasto juga menanggapi pertanyaan mengenai kondisi politik Gibran setelah meninggalkan PDIP. Ia menjelaskan, partainya dibangun berdasarkan ideologi, komitmen memperjuangkan kepentingan rakyat kecil atau Marhaen, serta kedisiplinan seluruh kader.

Ia mengatakan, setiap kader harus mengikuti ideologi dan garis perjuangan partai. Sesuai kebijakan Megawati, kader yang tidak lagi sejalan dengan prinsip tersebut dipersilakan meninggalkan partai.

"Bagi yang tidak sesuai dengan ideologi dan platform Partai serta tidak mau berjuang bagi pembebasan rakyat marhaen, dipersilahkan keluar atau mengundurkan diri dari Partai," tutur Hasto.

Menurutnya, organisasi politik yang hanya mengandalkan kepentingan pragmatis dan ambisi kekuasaan tanpa landasan ideologi akan mudah menghadapi persoalan ketika terjadi perubahan situasi politik.

"Sehingga mudah menerima goncangan-goncangan politik," ujarnya.

Sebaliknya, Hasto mengatakan PDIP berupaya memperkuat ideologi, kepemimpinan, budaya organisasi, dan kedekatan dengan masyarakat. Salah satu bentuk kegiatannya ialah gerakan rutin membersihkan lingkungan setiap Sabtu pada pekan keempat sebagai bagian dari upaya merawat bumi dan membangun kebiasaan hidup bersih.

Hasto juga merespons pernyataan Gibran yang sempat menyinggung Pilpres 2024 dan dinilai menimbulkan kesan penyesalan setelah meninggalkan PDIP.

Dalam tanggapannya, Hasto mengingatkan kembali keputusan partai yang sebelumnya menjatuhkan sanksi pemecatan terhadap Presiden ke-7 RI Joko "Jokowi" Widodo, Gibran Rakabuming Raka, dan Bobby Nasution.

Ia menyebut, keputusan tersebut berkaitan dengan penilaian partai terhadap pelanggaran disiplin dan ideologi organisasi. Hasto menegaskan, PDIP menempatkan komitmen terhadap rakyat, demokrasi, dan supremasi hukum sebagai bagian dari prinsip perjuangan.

"Ketidaktaatan terhadap ideologi partai, komitmen terhadap rakyat banyak, kemudian membangun supremasi hukum, demokrasi dengan jalan kerakyatan, bukan dengan jalan keluarga, apalagi dengan intervensi kekuasaan," kata Hasto.